11 Fakta di Balik Gempa Bumi Haiti

Pulau Hispaniola, bersama Haiti dan Republik Dominika, terletak di atas batas lempeng tektonik di Laut Karibia. Bagian atas lempeng Karibia dan dasar lempeng Atlantik Utara membentang di sepanjang bagian atas pulau Hispaniola, di mana kedua lempeng tersebut saling bergerak secara horizontal yang akhirnya menciptakan gangguan seismik. Garis patahan paling menonjol dari kedua lempeng tersebut adalah Palung Puerto Rico, yang merupakan bagian terdalam dari Atlantik.

Dilansir laman Berkeley Seismology Lab, pulau Hispaniola memiliki Sesar Septentrional yang membentang di sepanjang pantai utara, serta Sesar Enriquillo-Plantain Garden yang melintasi bagian selatannya. Akibatnya, gempa bumi tercatat beberapa kali di wilayah tersebut sepanjang sejarahnya. 

Gempa bumi tahun 1842 yang melanda Cap-Haïtien adalah gempa bumi terburuk dalam sejarah Haiti. Menurut Universitas Hindia Barat, gempa berkekuatan 8,1 magnitudo itu menewaskan 5.000 orang di Cap-Haïtien, kira-kira setengah dari populasi kota pelabuhan. Di Port-de-Paix, kota tetangga, gempa besar ini mengakibatkan tsunami setinggi 4,5 meter yang menerjang kota. 

Diyakini bahwa gempa bumi pertama yang tercatat di pulau itu pada tahun 1564 sama dengan intensitas gempa bumi tahun 1842, tetapi ada juga beberapa gempa bumi hebat sepanjang akhir tahun 1700-an. Port-au-Prince juga mengalami kerusakan parah dalam gempa bumi tahun 1751. 

Pada pukul 16.53 ditanggal 12 Januari 2010, Haiti dilanda gempa bumi berkekuatan 7,0 magnitudo. Pusat gempa kira-kira 15,5 mil barat daya Port-au-Prince, tetapi dampaknya berakibat fatal ke seluruh Haiti. Jumlah korban tewas berkisar 85.000 hingga 300.000 orang, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Namun, perkiraan pasti untuk jumlah korban tewas masih belum pasti.

Menurut Survei Geologi AS, diperkirakan bahwa 60% infrastruktur administrasi dan ekonomi negara Haiti hancur, dan 80% sekolah serta lebih dari 50% rumah sakit porak-poranda. Di Léogâne, dekat episentrum, sekitar 80-90% bangunan rusak atau hancur. Ini karena gempa terjadi lebih dari 6 mil di bawah permukaan laut, kedalaman yang relatif dangkal. 

Guncangan gempa dirasakan di seluruh Haiti dan Republik Dominika hingga mencapai Puerto Rico, Jamaika, dan Kuba. Namun, laporan NPR menyatakan bahwa tidak banyak kerusakan di sisi pulau Republik Dominika. Sebagian besar kerusakan tidak terlihat sampai pinggiran Port-au-Prince. Tapi semakin dekat ke jantung kota, kehancurannya semakin nyata. 

Dalam 20 menit setelah guncangan utama, ada dua gempa susulan yang masing-masing berkekuatan 6,0 dan 5,7 magnitudo. Gempa susulan juga terjadi delapan hari kemudian, dengan kekuatan 5,9 magnitudo, yang menyebabkan runtuhnya banyak bangunan yang sudah rusak akibat gempa utama. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak bangunan hancur selama gempa utama dan gempa susulan adalah karena bahan konstruksi yang digunakan. 

Dibutuhkan biaya sekitar 10-20% lebih banyak untuk membangun sebuah bangunan tahan gempa, seperti yang dilansir Inside Disaster. Akibatnya, banyak bangunan yang rapuh dan tidak memiliki fleksibilitas, dan menurut ahli seismologi, Ian Main, itulah yang mengakibatkan kerusakan dahsyat saat gempa melanda. Menurut statistik, satu dari tujuh orang menjadi tunawisma. Sayangnya, banyak bangunan di Haiti yang masih belum tahan gempa, termasuk bangunan yang menampung unit pengawas gempa.

Dikutip laman Wired, meski frekuensi gempa susulan semestinya menurun seiring waktu, gempa susulan bisa saja berlanjut selama bertahun-tahun. Gempa susulan berlanjut hingga 2018, ketika gempa bumi berkekuatan 5,9 kembali melanda Port-au-Prince. 

Ibu kota Haiti dan kota terpadat di Port-au-Prince mengalami kerusakan paling parah. Diperkirakan bahwa di wilayah metropolitan Port-au-Prince saja lebih dari 150.000 orang meninggal. Banyak bangunan yang hancur, dan menewaskan orang di dalamnya. Banyak bangunan lain seperti Istana Nasional, katedral, dan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami kerusakan parah dan menewaskan puluhan korban jiwa.

Selain itu, banyak orang yang pergi setelah beberapa hari gempa utama terjadi. Dan sebelum gempa bumi, satu dari empat orang Haiti tinggal di Port-au-Prince dari populasi 10 juta, yang berarti lebih dari 3 juta orang terkena dampak gempa. Gempa utama juga mengakibatkan dua tsunami yang mencapai ketinggian 2,7 meter, dan dilansir Nature, di Port-au-Prince ombaknya menghantam daratan setidaknya setinggi 70 meter. Lebih dari 200.000 rumah rusak, dan lebih dari 100.000 rumah hancur total.

Seperti yang dijelaskan reliefweb, setidaknya setengah dari sekolah Haiti juga rusak parah. Tiga universitas utama juga hampir hancur total. Banyak rumah sakit hancur, dan upaya untuk mendapatkan bantuan terhambat karena jalan-jalan utama terhalang oleh puing-puing. Jaringan komunikasi juga sangat terpengaruh, dan dengan ruang landasan yang terbatas, upaya bantuan berulang kali terhalang. 

Meskipun bantuan datang ke Haiti, banyak di antaranya tidak dapat dijangkau secara tepat waktu. Selama seminggu setelah gempa, tim pencarian dan penyelamat membawa 130 orang luka-luka akibat bangunan yang runtuh. Hampir 2.000 orang dan lebih dari 150 anjing menyusuri reruntuhan Port-au-Prince, desa serta kota lain untuk mencari siapa saja yang mungkin masih hidup. 

Pemerintah juga menyediakan transportasi gratis ke kota-kota lain, dan dalam seminggu, lebih dari 100.000 orang meninggalkan Port-au-Prince. Akan tetapi, seperti yang dilaporkan The Guardian, pemerintah Haiti mengakhiri upaya penyelamatannya selama sepuluh hari setelah gempa bumi, alasannya karena tidak mungkin ada yang selamat setelah terjebak begitu lama.

Nick Birnback, juru bicara operasi penjaga perdamaian PBB, mulai mengalihkan fokus mereka dari penyelamatan ke pemulihan. Mereka ingin memindahkan ribuan jenazah dan membersihkan daerah yang terkena dampak untuk menghindari masalah kesehatan dan penyebaran penyakit. Pada akhirnya, para korban tewas di kubur secara massal. 

Pada Oktober 2010, PBB merelokasi beberapa petugas perdamaian PBB dari Nepal ke Haiti untuk membantu mengatasi gempa bumi. Sayangnya, kegagalan PBB untuk menyaring wabah kolera menyebabkan meletusnya epidemi hanya beberapa bulan setelah gempa terjadi. 

Menurut Humanitarian Aftershock di Haiti oleh Mark Schuller, bukti genetik dan epidemiologi menegaskan bahwa pencetus wabah kolera di Haiti ditularkan dari pasukan PBB. Meskipun membunuh lebih dari 10.000 orang, tetapi beberapa penelitian menyatakan bahwa jumlahnya mungkin tiga kali lebih besar.

Pada Desember 2016, PBB mengeluarkan permintaan maaf dan mengakui kesalahan, namun menyatakan bahwa PBB menolak untuk bertanggung jawab secara formal maupun hukum. Kasus kolera terakhir di Haiti dilaporkan pada Januari 2019. Dan pada 2019, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak meninjau masalah tersebut.

Setelah gempa bumi, beberapa negara seperti Venezuela menghapus utang Haiti agar negara tersebut tidak jatuh ke dalam krisis utang. Pada bulan Juli, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia juga menghapuskan utang Haiti. Namun menurut Jubilee Debt Campaign, meskipun utang Haiti sebesar 1,3 miliar US dolar telah dihapuskan, dana konstruksi diberikan sebagai pinjaman bukan hibah, yang mencetuskan fondasi baru bagi krisis utang lainnya.

Prancis juga menghapuskan utang sebesar 77 juta US dolar, tetapi utang ini tidak terkait dengan utang yang dibayar Haiti untuk kemerdekaannya. Dikutip laman The Africa Report, salah satu perampokan terbesar dalam sejarah terjadi pada tahun 1825 ketika Raja Charles X dari Prancis menyatakan bahwa kemerdekaan Haiti hanya akan diakui jika mereka membayar 150 juta franc, jumlah yang dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada Prancis akibat hilangnya keuntungan mereka dari perbudakan. 

Meskipun jumlahnya dikurangi menjadi 60 juta franc pada tahun 1838, pemerintah Haiti harus mengambil pinjaman beberapa kali untuk membayar sisanya. Dan menurut buku Haiti, France and the Independence Debt of 1825 oleh Anthony Phillips, 80% dari pendapatan pemerintah masuk ke utang Haiti hingga tahun 1915. Akibatnya, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pendanaan infrastruktur praktis tidak ada di abad ke-19.

Haiti terus membayar utang kemerdekaannya hingga tahun 1947, 122 tahun setelah kemerdekaan, dan para peneliti sepakat bahwa pembayaran utang kemerdekaan tersebutlah yang bertanggung jawab atas sumber daya publik yang kurang didanai di negara tersebut. 

Proyek Akuntabilitas Bencana Nirlaba melakukan laporan tentang transparansi LSM di Haiti, hanya delapan dari 196 organisasi yang memiliki informasi terkait aksi mereka. Dan dari sekitar 40 organisasi yang menanggapi laporan tersebut, mereka menghabiskan sekitar 730 juta US dolar untuk bantuan Haiti meskipun sebenarnya menerima lebih dari 1,4 miliar US dolar. 

Sebagaimana yang dijelaskan ProPublic, Palang Merah menjadi salah satu dari banyak organisasi yang menyalahgunakan dana untuk bantuan gempa bumi Haiti. Meskipun Palang Merah mengumpulkan hampir setengah miliar dolar dan mengaku telah membangun rumah untuk lebih dari 100.000 orang, pada kenyataannya mereka hanya membangun enam rumah permanen di Haiti. Mereka juga enggan mengungkapkan ke mana uang ratusan juta dolar tersebut, dan tidak mau memberikan daftar program secara spesifik yang dijalankannya, berapa biayanya atau berapa pengeluaran mereka, seperti yang diakui NPR.

Diperkirakan bahwa dari 6 miliar US dolar bantuan, kurang dari 10% masuk ke pemerintah Haiti dan kurang dari 0,6% langsung masuk ke LSM dan bisnis Haiti. Sementara pada tahun 2020, lebih dari 300.000 orang masih tinggal di tenda-tenda akibat gempa bumi, dan masih banyak jalanan yang belum diaspal, kurangnya air bersih, atau listrik yang belum memadai.

Sekitar 4.000 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdaftar di Haiti, tetapi tidak ada pengawasan atas organisasi bantuan tersebut. Pada tahun 2004, Amerika Serikat melakukan kudeta untuk menggulingkan Presiden Jean-Bertrand Aristide, yang telah terpilih secara demokratis, dan kudeta tersebut didukung oleh banyak LSM. Dan selama upaya rekonstruksi setelah gempa bumi, LSM sering kali ikut campur dan mengendalikan rakyat Haiti. 

Diperkirakan bahwa dari setiap 100 US dolar yang dihabiskan untuk proyek rekonstruksi Haiti setelah gempa bumi, 98,40 US dolar dikembalikan ke perusahaan Amerika. Menurut buku Disastrous Aid in Haiti Before and After the Earthquake oleh Sarah Anne Perel dan Madeline Halpert, dari 200 juta US dolar yang diberikan oleh USAID untuk konstruksi dan bantuan, dalam satu tahun hanya 2,5% uang yang disalurkan ke perusahaan lokal. Seringkali, LSM mengeluarkan banyak uang untuk membayar lima kali lebih besar kepada kontraktor asing daripada untuk kontraktor lokal. 

Setelah gempa bumi, Haiti dilanda disfungsi politik karena orang Haiti kehilangan kepercayaan pada para pemimpin politik mereka, seperti yang dilaporkan National Geographic. Dan dengan beberapa pemilihan presiden dan legislatif antara 2010 dan 2020, banyak dari mereka yang gagal mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut Jubilee Debt Campaign, disfungsi ini mungkin muncul karena campur tangan Amerika Serikat dalam pemilu 2010, yang secara efektif melarang satu partai, mencegah kembalinya Aristide dan memengaruhi proses penghitungan suara. 

Pemilu tahun 2016, rekor partisipasinya juga tergolong rendah, yakni sebesar 17,3%, dan Presiden Jovenel Moïse yang berkuasa pada tahun 2016 sebagai pemenangnya, mendorong Tentara Haiti untuk menyingkirkan petani skala kecil. Sejak 2018, gelombang protes meletus di seluruh Haiti, mereka menyerukan pengunduran diri Presiden Jovenel Moïse.

Sebagian besar ketidakpuasan ini dipicu oleh penggelapan bantuan sebesar 2 miliar US dolar yang dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek pasca gempa, serta kurangnya akuntabilitas pemerintah. 

Meskipun krisis kolera merajalela setelah sepuluh tahun terjadinya gempa bumi, menurut Pusat Aksi Kemanusiaan, lebih dari 4 juta orang di Haiti diperkirakan masih kekurangan pangan. Setidaknya, 30.000 orang masih mengungsi, tinggal di tenda-tenda yang berubah menjadi pemukiman permanen tanpa listrik.

Baik istana kepresidenan maupun katedral masih runtuh dan belum dibangun kembali. Rumah sakit umum yang dijanjikan oleh Prancis dan Amerika Serikat masih tertunda karena perselisihan masalah uang. Dan meski sudah ada monitor gempa, tidak ada yang memantau peralatan tersebut saat malam karena bangunannya tidak tahan gempa, dan pekerja shift tidak dibayar.

Pada Oktober 2019, pemerintah juga gagal mengadakan pemilihan untuk kursi parlemen, dan akibatnya, pada Oktober 2020, Presiden Jovenel Moïse mulai mendorong reformasi konstitusi. Terlepas dari banyak protes terhadapnya, Moïse menolak untuk menyerahkan kekuasaan, dan dengan pandemi COVID, Haiti berisiko mengalami krisis kemanusiaan lainnya. 

Meskipun kontraktor swasta dan organisasi nonpemerintah (LSM) dipercaya memegang sebagian besar dana bantuan, tetapi mereka tidak transparansi dan akuntabilitas, masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan semua uang untuk Haiti. Jadi, bagaimana menurutmu terkait bencana gempa bumi Haiti 2010?