5 Fakta Demokrasi Yunani Kuno yang Jadi Kiblat Demokrasi Modern

2. Konsep warga negara dan partisipasi rakyat yang terbatas

ilustrasi "demo" di Athena kuno (80740941.weebly.com)

Meskipun mereka kebanyakan menyebut demokrasi di Yunani kuno ini sebagai sistem pemerintan yang setara, namun dalam praktiknya tidaklah demikian. Sebab, rakyat yang katanya memiliki peran krusial dan hak penuh untuk bersuara ternyata hanya bagi sebagaian masyarakat saja. Jadi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk ikut berpartisipasi dalam sistem demokrasi.

Konsep warga negara di Athena kuno ternyata berbeda dengan di zaman modern. Sebagaimana dilansir laman The Collector, yang dimaksud dengan warga negara adalah laki-laki merdeka (bukan budak) yang telah berusia 18 tahun ke atas. Laki-laki tersebut juga harus memiliki orang tua (ayah dan ibu) asli dari Athena.

Bagaimana cara meyakinkan yang demikian itu? Karena Yunani kuno dahulu belum mengenal tes DNA hingga sistem akta kelahiran, maka mereka harus mengambil sumpah atau melakukan demo di tempat umum yang disaksikan oleh masyarakat banyak. Dengan begitu mereka bisa diakui sebagai warga negara yang berhak bersuara di majelis. Mereka pulalah yang bisa menduduki posisi tertentu di pemerintahan serta menghadiri majelis untuk memilih.

Perempuan, anak-anak, budak, dan warga asing tidak dapat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan di Athena kuno. Mereka tentu tidak bisa masuk dalam majelis untuk memilih dan menyuarakan pendapatnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam praktiknya demokrasi zaman Yunani kuno khususnya di Athena ini tidak benar-benar sempurna. Hal itu mengingat masih banyak ketidaksetaraan yang berlaku di sana.

3. Ada tiga jenis lembaga politik-pemerintahan yang berlaku dalam sistem demokrasi Athena kuno

lukisan abas ke sembilan belas karya Philipp Foltz yang menggambarkan seorang politisi Athena Pericles menyampaikan orasi di depan Majelis (en.m.wikipedia.org/Philipp von Foltz)

Seperti halnya negara demokrasi yang menganut sistem trias politika (lembaganya meliputi legislatif, eksekutif, dan legislatif), Athena kuno juga memiliki tiga jenis lembaga politik pemerintahan. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri bagi anggotanya.

Pertama, Eklesia dimana anggotanya merupakan laki-laki dewasa serta merdeka yang berusia 18 tahun ke atas. Lembaga ini juga sering disebut sebagai Majelis. Dilansir laman History, dalam satu Majelis terdapat sekitar 5000 anggota yang hadir dalam setiap pertemuan. Dalam satu tahun setidaknya ada 40 kali pertemuan eklesia. Tugas anggota eklesia ini diantaranya membuat, merevisi, serta mengesahkan undang-undang. Mereka juga yang mengambil keputusan soal peperangan, kebijakan luar negeri, dan mengutuk perilaki pejabat publik yang meleceng.

Kedua, Boule atau sering disebut dengan Dewan Lima Ratus. Sebagimana namanya, lembaga ini beranggotakan 500 orang. Mereka melakukan pertemuan hanya sekali dalam satu tahun. Adapun tugasnya meliputi pengawasan terhadap pegawai pemerintah, bertanggungjawab atas peralatan dan perlengkapan militer, serta memutuskan perkara yang akan diajukan ke gereja.

Ketiga, Dikestaria atau pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat Athena kuno diisi oleh warga negara yang berusia di atas 30 tahun. Jumlahnya 500 orang yang disebut sebagai juri. Juri ini memegang peranan sangat penting karena di tangan merekalah hukum, keadilan, dan sistem demokrasi negaranya berada.

4. Praktik demokrasi Athena kuno sering mendapat kiritik dari filsuf pada masanya

ilustrasi juri dalam Majelis di Athena kuno (commons.m.wikimedia.org/John Morgan)

Laman World History Encyclopedia melansir bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Athena kuno tersebut kerap mendapat kritikan dari beberapa pihak. Mereka yang paling lantang mengkritik adalah Aristophanes, salah seorang kritikus, filsuf, serta komedian terkenal pada masanya. Menurutnya, dalam proses persidangan seringkali hanya didominasi oleh kalangan elit saja. Selain itu, dalam demo juga lebih dipengaruhi oleh pemimpin yang mudah tersulut emosi dan kurang pengetahuan dalam mengambil keputusan.

Aristophanes juga menuangkan kritik terhadap sistem demokrasi Athena kuno dalam sebuah dramanya yang berjudul The Wasps (422 SM). Tampilan drama tersebut diantaranya mengkritik keras mengenai sistem juri Athena kuno yang dinilai buruk. Baginya, meskipun sistem tersebut tampak demokratis, tetapi sangat mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bermoral.

5. Demokrasi Athena kuno berakhir setelah penaklukan Makedonia

potret ilustrasi Leonidas dalam perang Pelopponesia (commons.m.wikimedia.org/Jacques Louis David)

Sistem politik dan pemerintahan ini bertahan cukup lama yaitu sekitar dua abad. Menurut kebanyakan sumber, demokrasi Athena resmi berakhir tahun 322 SM.

Dilansir laman History Extra, perang Peloponnesia menjadi salah satu faktor pendorong lemahnya sistem demokrasi di Athena. Perang yang menghabisakan waktu hampir seratus tahun itu telah melumpuhkan Athena dan membuat pemimpinnya lengah. Belum lagi masalah politik internal Athena yang makin tak stabil hingga wabah penyakit.

Lambat laun kondisi itu dimanfaatkan oleh Philip II dari Makedonia untuk menginvansi dan mengalahkan Athena. Dengan begitu, secara otomatis Philip II menerapkan sistem politik dan pemerintahan kerajaan Makedonia ke Athena yaitu oligarki. Baru sektar tiga abad kemudian sistem demokrasi Athena itu diadopsi oleh Romawi kuno dengan sedikit modifikasi.

Demikian beberapa fakta praktik demokrasi di Yunani kuno, khususnya di negara-kota Athena. Meskipun perbedaannya cukup jauh dengan praktik demokrasi modern, tetap saja dari sanalah beberapa negara belajar dan akhirnya berinovasi menerapkan sistem politik pemerintahan yang baik. Negara-negara modern hanya butuh modifikasi dan inovasi terbaik mereka untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan sosio-historis bangsa serta negaranya agar tercipta pemerintahan terbaik masing-masing.

Baca Juga: Anies: Kesultanan di Maluku Punya Sejarah Panjang dan Pengaruh Besar