Masyarakat Adat Punya Peran Penting dalam Konservasi Hayati

Samedi, Direktur Program KEHATI, menyoroti perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Meskipun ada beberapa perbaikan seperti penguatan sanksi untuk pelanggaran terhadap spesies yang dilindungi, Samedi menilai bahwa peraturan tersebut masih memiliki beberapa kekurangan.

Salah satunya adalah peraturan ini belum mengatur konservasi di level genetik dan masih bersifat sentralistik. Hal ini menjadi perhatian serius karena satwa yang tidak masuk dalam daftar spesies yang dilindungi tetap rentan terhadap kepunahan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

"Sayangnya, saya melihat yang diperkuat hanya sanksi dan hukuman, itu pun hanya untuk spesies yang dilindungi," ujar Samedi. 

Prof. Dr. Augy Syahailatua, ahli oseanografi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menekankan betapa pentingnya pemahaman yang benar tentang lautan Indonesia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia umumnya hanya diajarkan bahwa laut kita luas, tanpa memahami bahwa sebagian besar wilayah laut Indonesia adalah zona laut dalam dengan kedalaman lebih dari 200 meter.

Kondisi ini memberikan banyak manfaat, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati laut yang harus dilindungi. Prof. Augy juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap ekosistem laut, termasuk prediksi penurunan jumlah terumbu karang di Indonesia sebesar 22,15 persen pada tahun 2100.

"Sebagai orang Indonesia, seharusnya kita tahu bahwa 70-80 persen lautan kita adalah zona laut dalam, yaitu dengan kedalaman di atas 200 meter," kata Prof. Augy.

Annas Radin Syarif, Deputi Sekjen AMAN, menggarisbawahi peran penting masyarakat adat dalam menjaga keanekaragaman hayati. Meskipun mereka diakui secara global sebagai penjaga Bumi, keterlibatan mereka dalam konservasi seringkali masih kurang dihargai.

Annas menjelaskan bahwa 36 persen tutupan hutan di dunia berada di wilayah adat.  Masyarakat adat memiliki kewajiban adat serta sistem pengetahuan lokal yang mendalam untuk melindungi dan mengelola wilayah mereka secara berkelanjutan.

Menurutnya, penegakan hukum adat juga menjadi alat penting dalam menjaga wilayah konservasi dari kerusakan.

Semua makhluk hidup berhak atas keberlangsungan hidup, dan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, setiap tindakan kita harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kita turut menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan bersama.