4 Perbedaan Kerajaan dan Kekaisaran, Sistem Pemerintahan Tertua

Cara paling mudah untuk membedakan antara kerajaan dan kekaisaran dapat dilihat dari cakupan wilayah kedua sistem pemerintahan ini. Secara keseluruhan, kekaisaran memiliki wilayah yang jauh lebih luas ketimbang kerajaan. Dilansir Unacademy, kerajaan lebih bersifat seperti negara dalam dunia modern sekarang. Artinya, cakupan wilayah kerajaan meliputi tempat-tempat yang dibatasi oleh rentang geografis tertentu, suku, ras, atau budaya yang sama dari satu tempat dan mengakui satu pemerintahan yang sama.

Di sisi lain, kekaisaran memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Hal ini disebabkan karena Kekaisaran terdiri atas beberapa kerajaan berbeda yang masuk ke dalam sistem pemerintahan kekaisaran karena berbagai alasan. Alhasil, tak jarang kekaisaran memiliki wilayah hingga lintas benua, suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda. 

Ya, secara mendasar, sebutan pemimpin antara kerajaan dan kekaisaran memang berbeda. Pemimpin di kerajaan disebut raja atau ratu, sementara kekaisaran mengenal sebutan kaisar atau maharani (bisa juga disebut kaisarina). Perbedaan sebutan penguasa dari kerajaan dan kekaisaran ini bukan sekedar untuk memudahkan pengertian secara bahasa saja. Sebab, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara seorang raja atau ratu dengan kaisar atau maharani.

Dilansir Sock Geeks, seorang raja atau jadi penguasa tunggal di daerah kekuasaannya, khususnya pada kerajaan berbentuk monarki absolut. Kalau kerajaan yang ada saat ini, yang sudah berubah menjadi monarki konstitusional, kekuasaan raja lebih dibatasi. Seorang raja atau ratu lebih banyak bertugas sebagai kepala negara dalam hal seremonial maupun mempromosikan aspek-aspek sejarah maupun budaya negara/kerajaan mereka tanpa atau dikurangi otoritas politiknya jika dibandingkan pada masa lalu, dilansir National Geographic. 

Pada kerajaan dengan sistem monarki absolut, raja atau ratu dapat mengambil sejumlah keputusan politik penting, selama masih dalam ruang lingkup kerajaan mereka. Kebijakan tersebut terdiri atas menjaga stabilitas kerajaan, membuat aturan-aturan untuk rakyat kerajaan, melindungi kerajaan dari serangan luar, dan menciptakan kesejahteraan lewat kebijakan ekonomi yang tepat. 

Beralih ke kekaisaran, seorang kaisar atau maharani memiliki kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari raja atau ratu. Kaisar atau maharani akan menerapkan kebijakan yang harus diikuti kerajaan-kerajaan yang masuk di dalamnya dan seluruh kerajaan itu harus patuh. Pada daerah-daerah tanpa raja, kaisar atau maharani dapat menunjuk gubernur sebagai bentuk delegasi kekuasaan mereka di daerah yang jauh dari pusat kekaisaran.

Britannica melansir kalau pada era modern ini, istilah kekaisaran sebenarnya sudah tidak terlalu relevan. Kalaupun ada negara atau persatuan negara-negara yang bisa jadi representasi dari kekaisaran, maka contoh yang bisa kita lihat adalah Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan Rusia. Dalam "kekaisaran" modern itu, tidak ada satu kaisar atau maharani yang memimpin secara absolut. Meskipun begitu, keempat negara ini memang tetap memiliki pengaruh secara global dalam bidang politik, ekonomi, budaya, hingga ideologi, khususnya pada kawasan yang tergabung dalam "kekaisaran" tersebut.

Pada bagian ini, kita akan lebih banyak berbicara soal kerajaan dan kekaisaran pada masa lalu karena keduanya sudah berubah bentuk pada era modern. Cara pemerintahan kerajaan dan kekaisaran di masa lalu memiliki perbedaan dan sebenarnya sudah sedikit dibahas pada poin sebelum ini. Perbedaan itu terkait dengan delegasi pemerintahan kedua tipe sistem pemerintahan monarki ini.

Dilansir BYJU'S, raja atau ratu dalam kerajaan dapat menjalankan kebijakannya secara absolut. Begitu satu peraturan sudah ditetapkan, maka seluruh pihak yang terpengaruh atas kebijakan itu akan langsung terpengaruh. Seorang raja atau ratu memang masih memiliki beberapa penasihat yang akan membantu mereka merumuskan kebijakan, tetapi keputusan akhir tetap ada pada raja atau ratu tersebut, baik menyetujui maupun menolak usulan penasihat. Akan tetapi, jika kerajaan itu masuk dalam satu kekaisaran, maka raja atau ratu harus memerhatikan peraturan dasar yang berlaku.

Di sisi lain, kaisar atau maharani dalam kekaisaran yang luas lebih sulit untuk membentuk kebijakan absolut karena rentang wilayah mereka yang sangat luas. Maka dari itu, kaisar atau maharani akan membuat peraturan dasar yang harus jadi pedoman bagi seluruh kerajaan yang bergabung di dalamnya. Nah, nantinya, penguasa lokal dari wilayah di dalam kekaisaran itu akan membuat peraturan berdasarkan kebijakan dasar yang dibuat oleh kaisar atau maharani. 

Wilayah kekaisaran yang luas juga terkadang membuat suara kaisar atau maharani dapat lemah di tempat tertentu. Pada saat itu, suara-suara aristoktrat besar atau yang disegani di wilayah setempat dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan dari wilayah tersebut. Walaupun demikian, pada situasi genting ataupun sedang terjadi krisis di kekaisaran, kaisar atau maharani tetap bisa membuat kebijakan yang spesifik dan wajib diikuti oleh seluruh penguasa di bawah mereka.

Terdapat pembentukan kerajaan dan kekaisaran yang bisa dibilang cukup mencolok. Dilansir Unacademy, kerajaan dibentuk ketika ada satu penguasa yang berhasil menyatukan rakyat di daerah tertentu dan rakyat yang akan dipimpinnya menerima penguasa tersebut secara sukarela. Akan tetapi, penguasa, dalam hal ini raja atau ratu, dapat digulingkan jika ada calon penguasa lain melakukan kudeta ataupun kerajaan itu ditaklukkan oleh kekuatan eksternal.

Kerajaan terkadang membangun ikatan khusus dengan kerajaan tetangga, tetapi tidak sampai membentuk kekaisaran. Untuk membentuk ikatan itu, ada sejumlah cara yang bisa ditempuh. Misalnya saja, membuat kesepakatan bersama atau perjanjian yang berisi hubungan persahabatan dengan kerajaan tetangga dan menikahkan masing-masing anggota kerajaan (biasanya putra atau putri raja).

Di sisi lain, kekaisaran umumnya terbentuk setelah terjadinya penaklukkan dari satu penguasa ke daerah atau kerajaan-kerajaan lain. Namun, penaklukkan ini bukan jadi satu-satunya cara untuk membentuk kekaisaran karena ada pula kerajaan-kerajaan yang dengan suka rela atau karena kondisi tertentu bergabung dengan kekaisaran. Kekuatan militer kekaisaran jauh lebih kuat daripada kerajaan karena militer kekaisaran turut berfungsi untuk menaklukkan wilayah baru dan menjaga stabilitas kawasan.

Meski sekarang kedua sistem pemerintahan monarki ini sudah berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak relevan, kerajaan dan kekaisaran tetap mencatatkan banyak sejarah penting bagi peradaban manusia, baik yang bersifat positif atau negatif. Oleh sebab itu, mempelajari kedua sistem pemerintahan ini menjadi penting agar kita dapat menyerap nilai-nilai positif sembari menghindari nilai-nilai negatif dari dua sistem pemerintahan tersebut.