Hari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, Berikut 7 Sejarah Pentingnya!

Pada periode ini, ada dua jenis hukum pidana, yaitu untuk orang Indonesia dan Eropa. Adapun, hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872), yaitu pidana kerja, pidana denda, dan pidana mati.

Sementara, hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866 ) adalah pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dan kurungan. Bedanya, hukuman pidana bagi orang Eropa dengan tembok, sementara orang Indonesia terlihat oleh umum.

Periode ini memberlakukan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP 1918). Periode ini menempatkan para narapidana untuk melakukan kerja paksa di pusat penampungan wilayah.

Adapun, pidana kerja lebih dari satu tahun berupa kerja paksa di luar daerah tempat asal narapidana dengan atau tanpa dirantai. Namun, pada 1905 muncul kebijaksanaan baru bahwa kerja paksa harus dilakukan di lingkungan tempat asal narapidana.

Periode ini berlaku setelah Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP 1918). Pada periode ini, muncul perubahan sistem yang diberlakukan oleh Hijmans, kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda. Ia hendak menghapuskan sistem penjara pusat dan mengusulkan pemisahan antara terpidana dewasa dan anak-anak serta terpidana wanita dan pria.

Pada periode ini, perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi. Namun, kenyataannya malah mengeksploitasi manusia. Perlakuan narapidana pada masa pendudukan Jepang merupakan lembaran sejarah hitam dalam sejarah kepenjaraan Indonesia.

Periode ini meliputi dua tahap, yaitu perebutan kekuasaan dari Jepang dan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan RI. Selama periode ini ditandai adanya penjara darurat yang didirikan di tempat pengungsian.

Penjara ini dijadikan tempat tahanan orang yang dianggap mata-mata musuh. Selain itu, ada juga pengadilan darurat. Fungsi keduanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

Pada periode ini, muncul rencana penjara baru sejak terbentuknya NKRI. Selain itu, lahir pula falsafah baru di bidang kepenjaraan dengan adanya resosialisasi di dunia kepenjaraan internasional.

Periode ini ditandai adanya kebijaksanaan kepenjaraan yang berorientasi pada pertahanan sosial sesuai mandat PBB, yaitu adanya integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional. Selain itu, ada pula pembinaan menjelang bebas, perawatan susulan, dan pemberian bantuan kepada keluarga narapidana.

Itu tadi sejarah singkat lembaga pemasyarakatan yang perlu kamu tahu. Jadi lembaga pemasyarakatan sekarang gak sekadar mengurung dan memberi efek jera saja, melainkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para narapidana agar bisa lebih baik lagi.