Komite Olimpade AS Larang Atlet Transgender, Setuju Aturan Trump?

Pengumuman ini mengikuti langkah serupa yang diambil NCAA (National Collegiate Athletic Association) pada awal tahun 2025. Mereka membatasi partisipan dengan hanya memperbolehkan atlet sejak lahir perempuan, yang bisa ikut bermain di kompetisi olahraga perempuan.  

Komite Olimpiade Internasional (IOC), di bawah kepemimpinan presiden barunya, Kirsty Coventry, juga menyoroti soal isu ini. Namun, mereka masih memberi ruang bagi federasi olahraga individu menentukan aturannya sendiri di Olimpiade, dan beberapa federasi sudah mengambil langkah-langkah terkait.

Beberapa cabang olahraga, seperti renang, bersepeda, dan atletik, telah menerapkan aturan yang lebih ketat, melarang atlet transgender yang mengalami pubertas pria berkompetisi di kategori perempuan. 

Trump sendiri telah menyatakan ingin IOC mengikuti kebijakannya menuju Olimpiade 2028. Sebab, aturan transgender yang bisa berpastisipasi dalam olahraga kategori perempuan dianggao sangat konyol.

Saat Februari 2025 bertepatan dengan Hari Olahraga Perempuan dan Anak Perempuan Nasional AS, Trump mengeluarkan Inpres melarang atlet transgender berpartisipasi dalam olahraga anak perempuan dan perempuan. 

Hal itu tertuang dalam Inpres berjudul “Keeping Men Out of Women's Sports.”

Secara rinci, aturan itu memberikan mandat kepada badan federal untuk memastikan entitas penerima dana mematuhi aturan Trump, yakni sesusai Title X, yang mengartikan “jenis kelamin” sebagai jenis kelamin yang diberikan kepada seseorang saat lahir.

Inpres tersebut, juga mengancam akan mencabut semua dana dari organisasi yang mengizinkan partisipasi atlet transgender dalam olahraga perempuan.

“Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga perempuan telah berakhir,” ujar Trump beberapa waktu lalu.

Inpres Trump dan larangan USOPC itu dikecam para pendukung hak-hak transgender. Penolakan terhadap Inpres Trump terus diperkarakan di pengadilan. Kelompok mereka telah menggugat beberapa kebijakan tersebut, karena dianggap diskriminatif dan kejam.

Pengacara hak-hak sipil yang menangani kasus-kasus itu menyatakan dalam beberapa kasus, perintah Trump melanggar undang-undang yang diadopsi Kongres dan perlindungan dalam konstitusi, juga Inpres tersebut melampaui wewenang presiden.

Bahkan, National Women's Law Center dan GLAAD (Pusat Hukum Perempuan Nasional) juga mengecam keputusan USOPC menyetujui Inpres Trump. Mereka menilai organisasi itu telah tunduk pada keputusan politik.

“USOPC mengorbankan kebutuhan dan keselamatan atletnya sendiri," ujar Presiden dan CEO National Women's Law Center dan GLAAD, Fatima Goss Graves.

Fatima menilai, seorang transgender tak memberikan ancaman bagi sekolah, olahraga, bahkan negara. Justru mereka dinilai layak punya hak yang sama dengan orang lain untuk bermain, belajar, berolahraga, di lingkungan yang aman.

Namun, sampai saat ini IOC dan penyelenggara Olimpiade 2028 belum memberikan kepastian apapun terkait isu larangan Kompie Olimpiade AS terkait transgender yang dilarang berpartisipasi dalam kategori perempuan.