Ketua KOI Ajak Pengusaha Bantu Danai Olahraga
Raja Sapta Oktohari (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menilai, perlu adanya regulasi yang bisa memberi stimulus kepada pengusaha atau perseroan agar bisa terpacu berkontribusi di sektor olahraga.
Menurut Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari, para pengusaha perlu diajak bahu-membahu memajukan olahraga Indonesia.
Hal ini disampaikan Okto dalam Diskusi Panel bertajuk “Antara Prestasi dan Industri Olahraga” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam perayaan menuju Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) di Menara KADIN, Jumat (8/9/2023)
“Sebagai pengusaha tentu kita malu, seharusnya olahraga ini bisa mandiri," ujar Okto.
Baca Juga: KOI Minta Maaf Bali Gagal Jadi Tuan Rumah AWBG 2023
1. Dana olahraga dari APBN kurang dari 0,1 persen
Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari (dok. NOC Indonesia)Okto blak-blakan membuka kondisi pendanaan olahraga saat ini. Menurut dia, saat ini dana olahraga dari APBN masih kurang dari 0,1 persen.
"Mau dibolak balik kayak apa pasti dana itu tidak cukup. Kalau begitu harapannya kita bisa mendapat dukungan dari insan pengusaha sehingga olahraga ini bisa mandiri,” kata Okto.
2. Dana olahraga tak harus dari APBN
Ketum KOI Raja Sapta Oktohari (dok. NOC Indonesia/Naif Al’As)Okto mengingatkan, sudah ada undang-undang yang mengatur soal pendanaan olahraga yakni tertuang dalam Undang-Udang Keolahragaan No 11 Tahun 2022. Di sana tertulis pendanaan olahraga tak harus dari anggaran pemerintah.
Okto mengatakan, di luar APBN dan APBD, masyarakat, kerja sama, sumbangan usaha, dan hasil industri olahraga juga dapat memberikan kontribusi untuk bidang olahraga.
3. Butuh payung hukum tambahan
Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari (dok. NOC Indonesia)Okto menyebutkan, perlu payung hukum lain untuk memperkuat UU Keolahragaan. Sebab, UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah 47/2012 masih belum memasukan olahraga menjadi bagian dalam Corporate Social Responsibility (CSR).
“Tidak mungkin bisa terlaksana jika tak ada stimulus yang diberikan. Apa pun itu bentuknya, seperti kemudahan atau pemotongan tax sampai 25 persen misalnya, pasti nanti akan banyak yang terdorong untuk membantu peningkatan prestasi olahraga Indonesia,” kata Okto.
Baca Juga: KOI Gelar Rapat Bareng Menteri Basuki Jelang Asian Games
Berita Terkini Lainnya
