KPU: Pemilu 2019 Jadi Momentum Penting Mendewasakan Politik

27 Agu 2018, 16:17 WIB

(Direktur RSPAD dr. Terawan Agus Putranto menyerahkan laporan pemeriksaan kesehatan paslon ke KPU) IDN Times/Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Menjelang Pilpres 2019 banyak fenomena terjadi, seperti munculnya gerakan #2019GantiPresiden hingga #Jokowi2Periode. Konstelasi politik di negeri ini pun memanas.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengingatkan agar pemilu 2019 bisa menjadi ajang untuk mendewasakan politik. Sehingga kita semua bisa membiasakan diri dengan berbagai perbedaan yang ada, karena pada hakikatnya memang manusia berbeda.

“Kalau ada kegiatan yang dibubarkan oleh aparat itu memang bukan karena kontennya, tapi memang kegiatan itu mungkin tidak berizin,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/8).

1.Jangan mengabaikan aturan hukum

Pixabay/Startup stock photos

Wahyu mengatakan jangan sampai deklarasi yang ingin dilakukan sampai melupakan aturan yang sudah berlaku. Dalam kegiatan apapun perlu mematuhi hukum-hukum yang berlaku.

“Jadi jangan mentang-mentang kemudian mau mendeklarasikan, tagar tertentu terus mengabaikan aturan main yang sudah ada. Itu tidak benar juga,” ujar dia.

2.Harus dilihat secara proporsional

instagram/jokowi

Terkait munculnya fenomena tagar #2019GantiPresiden, Wahyu mengatakan, apabila kegiatan tersebut telah berizin, otomatis hal tersebut bisa dijalankan dengan lancar.

“Ini yang harus diletakkan secara proporsional. Kalau memang kegiatan itu berizin yang menurut saya pasti juga akan bisa berlangsung lancar,” ujar dia.

3.Deklarasi tagar bukan termasuk metode kampanye

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Adanya sejumlah aktivitas deklarasi tagar baik #2019GantiPresiden maupun Jokowi2Periode, menurut Wahyu, hal tersebut bukan masuk dalam media atau metode kampanye. Kampanye sendiri memiliki beberapa metode.

“Dimana ada pengumpulan massa, metodenya adalah rapat umum. Lah, rapat umum bagian kampanye pada umumnya. Jadi rapat kampanye pada umumnya memaparkan visi misi dan program peserta pemilu,” kata Wahyu.

4.Kegiatan yang mengikutsertakan massa harus seizin kepolisian

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Fenonema deklarasi #2019GantiPresiden ada kaitannya dengan kampanye atau tidak, kegiatan yang melibatkan massa perlu ada perizinan dari kepolisian. Karena hal tersebut sudah menjadi wewenang dari kepolisian untuk memberikan izin atau tidak.

“Kalau kegiatan itu tidak berizin, kemudian tetap melaksanakan, itu namanya melanggar hukum. Ada pihak yang berwenang yang mengawasi itu. Tapi kalau dalam pandangan KPU, saat ini belum mulai kampanye,” kata Wahyu.