Polemik KONI vs KOI, Berawal soal Pelantikan

Marciano memang mengeluhkan hal tersebut di hadapan anggota Komisi X. Marciano mengklaim KOI memiliki pengakuan tersendiri, terkait cabor yang khususnya sedang ada konflik dualisme, seperti anggar dan tenis meja.

"Anggota KONI Pusat itu ada 78 cabang olahraga. Kemudian, KONI Provinsi, itu cabang olahraganya ya otomatis yang dipertandingkan untuk multievent internasional, ya anggotanya Komite Olimpiade Indonesia. Jangan KOI bikin sendiri, oh itu bukan anggota KONI tapi yang dikirim, yang mereka (bawaan KOI), yang keluar. Itu terjadi pada anggar, tenis meja," kata Marciano dalam RDP.

Sementara, Wijaya menyatakan KOI tak melakukan pelantikan terhadap pengurus cabor tertentu. Dia membantah apa yang disampaikan Marciano.

"NOC Indonesia (KOI) tidak melakukan pengukuhan maupun pelantikan seperti apa yang dituduhkan karena itu bukan wewenang kami. Dan, pengukuhan di luar pengelolaan organisasi itu sendiri bertentangan dengan prinsip otonomi yang dimaksud," ujar Wijaya.

Marciano juga blak-blakan, meski tak menyebutkan KOI secara langsung. Ada pihak yang disebut membuat tandingan cabor serupa dan dipermulus karena dekat dengan Kemenpora.

"Dualisme organisasi ini, yang secara sahnya, secara organisasinya dilantik KONI. KONI menghadiri suatu munas yang telah memenuhi persyaratan kami, tetapi calon ini tidak sesuai dengan yang lain, sebelah bikin, tandingan, melantik. Kemudian, karena mungkin pejabat yang ada di situ, Kemenpora memberikan dukungan," ujar Marciano.

Sementara, terkait pelantikan, Wijaya merujuk pada hasil Kongres Istimewa 2019, setelah disetujui Komite Olimpiade Internasional (IOC), KOI mengesahkan AD/ART yang di dalamnya tidak memuat adanya wewenang untuk melakukan pengukuhan kepengurusan anggota-anggotanya.

Pengukuhan itu ditetapkan pada forum tertinggi yang memilih Ketua Umum dan/atau Dewan Eksekutif dalam bentuk Surat Keputusan forum yang dimaksud.

"Kami sangat menyayangkan pada forum RDP Komisi X DPR RI, yang seharusnya memberi pendapat faktual, namun justru menyampaikan pernyataan yang menyesatkan (misleading) atau bahkan tidak benar terhadap Komite Olimpiade Indonesia dengan menyatakan bahwa kami melantik dan mengukuhkan cabang olahraga," ujar Wijaya.

Marciano berharap KONI, KOI, Kemenpora serta Komisi X bersatu demi memajukan prestasi olahraga nasional.

"Kalau empat ini, Bapak-Ibu, kita bisa duduk bersama, tidak akan ada dualisme organisasi," ucap Marciano.

Di sisi lain, Wijaya mengingatkan kepada KONI terkait wewenang dan peran KOI yang tertuang di dalam Piagam Olimpiade, tidak terbatas pada memastikan kepatuhan terhadap Piagam Olimpiade di Indonesia tapi juga federasi nasional harus dikelola dengan dan patuh terhadap seluruh aspek dari Piagam Olimpiade dan peraturan federasi internasionalnya.

"Oleh karena itu, apabila KONI Pusat mengungkit-ngungkit kewajiban akan kepatuhan terhadap prinsip otonomi yang dijunjung tinggi Piagam Olimpiade maka KONI Pusat harus berkomitmen juga menjalankan prinsip otonomi ini tanpa kecuali," ujar Wijaya.