PON 2028 Tak Bangun Arena Baru, Pemerintah Kawal Ketat Anggaran
- Pemerintah memastikan PON XXII 2028 digelar efisien tanpa pembangunan arena baru, dengan memanfaatkan fasilitas olahraga yang sudah ada di NTT, NTB, dan DKI Jakarta.
- Menpora Erick Thohir menegaskan Kejaksaan Agung akan mengawasi ketat penggunaan anggaran PON 2028 agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
- Para gubernur tuan rumah menyambut antusias penetapan SK lebih awal, berharap ajang ini mendorong pariwisata serta ekonomi lokal di wilayah mereka.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah memastikan pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 akan berjalan dengan konsep efisiensi tingkat tinggi. Ajang multicabang terbesar tanah air ini dipastikan tidak akan membuang-buang anggaran untuk membangun arena pertandingan baru.
Keputusan itu diungkapkan Menpora Erick Thohir, setelah menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus surat pengantar terkait penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Kemenpora, Selasa (23/6/2026).
1. Haram bangun arena baru demi efisiensi
Anggaran dikawal ketat sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat memilih langkah rasional dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas olahraga yang sudah tersedia di ketiga provinsi tersebut.
"Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik. Baik tidak hanya penyelenggaraan, tetapi juga baik secara administratif. Dan tentu kita memastikan direktif Bapak Presiden juga kita laksanakan," kata Erick.
Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya masalah klasik terkait sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur DKI, Pramono Anung, menyatakan kesiapan provinsinya untuk mendukung penuh dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga berstandar internasional yang sudah ada di Ibu Kota.
"Saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga para Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini," ujar Pramono.
2. Kejagung awasi anggaran PON 2028
Erick menyatakan, pemerintah pusat ingin anggaran PON 2028 tepat sasaran. Nantinya, perputaran anggaran tersebut akan dikawal ketat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengendus korupsi.
"Kejaksaan akan jadi lini terdepan untuk memeriksa semua anggaran yang ada di Kemenpora maupun PON nanti. Jangan sampai ada kasus-kasus korupsi!" ucap Erick.
3. Harapan besar dongkrak pariwisata daerah
Penetapan status tuan rumah disambut antusias oleh para kepala daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut turunnya SK lebih awal memberikan keleluasaan waktu untuk menyiapkan akomodasi dan dukungan medis secara sempurna.
Senada dengan NTB, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan kesiapan wilayahnya untuk mengamankan anggaran penyelenggaraan sebelum tutup tahun 2028. Dia berharap status tuan rumah PON ini mampu memberikan efek domino positif bagi perekonomian warga lokal.
"Jadi kami betul-betul pastikan semua aman dan tentu buat kami, di NTT dan NTB mudah-mudahan juga sukses pariwisata dan sukses ekonomi," ucap Emanuel Melkiades.
