Menurut data BPBD Sumsel, sejak awal tahun 2018 hotspot atau titik panas telah teridentifikasi tertinggi di Muara Enim (13) dan Ogan Komering Ilir (13).
Secara administratif, BPBD Sumsel juga telah menetapkan status siaga darurat dan menetapkan surat keputusan pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Karhutla pada tahun ini. Iriansyah menambahkan bahwa konsolidasi aparatur pemerintah setempat dan semua pihak dilakukan melalui apel kesiapan personel dan peralatan pengendalian karhutla.
Sejumlah upaya lain dilakukan pemerintah daerah setempat mulai dari sekat kanal, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara bakar, pelatihan dan pembinaan kelompok masyarakat, relawan, regu pemadam, pemberdayaan masyarakat hingga teknologi modifikasi cuaca.
Sementara itu, kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bahaya karhutla, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menginstruksikan untuk memadamkan titik api sesegera mungkin. Menurutnya akan terlambat apabila titik api sudah mulai membesar dan kemudian BPBD meminta dukungan helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing.
Selain itu, Dody mengingatkan kepada peserta rapat bahwa tahun ini merupakan tahun politik, dimana ada 172 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan digelar. Menurutnya berdasarkan fakta bahwa dinamika politik lokal terkait dengan pemilihan kepala daerah berpengaruh terhadap penanganan darurat bencana karhutla di tahun 2015.
Kesiapsiagaan nasional di 2018 ini, BNPB menyiagakan 12 helikopter di 4 provinsi yang telah menetapkan status darurat. Berikut ini distribusi helikopter di 4 provinsi tersebut, Riau 3 heli (2 heli Kamov dan 1 heli MI), Sumsel 4 heli (3 heli MI dan 1 heli bolkow sudah standby di Sumsel), Kalimantan Barat 3 heli (2 heli bell 214B dan 1 heli bolkow sudah standby di Kalimantan Barat), dan Kalimantan Tengah 2 heli (2 heli MI).
