TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pangeran Arab akan Mengakuisisi Newcastle, Pegiat HAM Protes 

CEO Premier League diminta mengkaji ulang

Newcastle United. (chroniclelive.com).

Jakarta, IDN Times - Proses akuisisi klub Liga Inggris Newcastle United oleh konsorsium Public Investment Fund (PIF) asal Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Muhammad bin Salman kini menimbulkan sejumlah protes. Pembelian senilai £300 juta atau Rp5,7 triliun yang direcanakan rampung 30 April 2020 terancam batal.

Gejolak protes pertama muncul dari Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International. Mereka meminta pengelola Premier League mempertimbangkan akuisisi melalui firma PCP Capital Partners itu. Hal itu tak lepas dari rekam jejak keluarga kerajaan Arab Saudi, tepatnya putra mahkota yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni Mohammed bin Salman punya catatan pelanggaran HAM.

"Semua bisnis perlu melindungi diri dari kemungkinan keterkaitan pelanggaran HAM, termasuk sepak bola Inggris, tak ada perbedaan. Pembelian Newcastle bisa jadi tindakan politik untuk memanfaatkan pihak tertentu bersembunyi dari pelanggaran HAM yang pernah mereka lakukan sendiri," kata Direktur Amnesty International Inggris, Kate Allen, dalam pernyataan resminya.

1. Pangeran Salman dianggap terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di Arab Saudi

(Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman) ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via Reuters

Amnesty International memang begitu keras mengkritisi hal tersebut. Mereka menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Pangerang Salman. Salah satu kasus yang menyita perhatian dunia adalah pengadilan aktivis perempuan Lujain Al-Hathloul yang ditangkap pada Mei 2018 atas tuduhan membahayakan keamanan negara.

Selanjutnya, tindakan dia juga dianggap terlibat dalam penangkapan orang-orang yang lantang terhadap kebijakan pemerintah tanpa adanya peradilan yang jelas di Arab Saudi. Kate Allen menilai adanya pembungkaman kebebasan berekspresi, persekusi aktivis hak asasi manusia, hukuman mati, hak-hak perempuan, hak-hak buruh migran, serta diskriminasi terhadap minoritas Syiah.

Kasus lain yang paling gempar adalah keterlibatan Pangeran Salman dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki pada 2018 lalu. Amnesty International menyebut jika itu termasuk eksekusi ekstrajudisial. Keterlibatan Mohammed bin Salman pun diperkuat hasil investigasi CIA yang menyimpulkan jika dirinya telah memberikan perintah atas kasus itu.

2. CEO Premier League diminta mengkaji ulang proses akuisisi Newcastle

ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Kate Allen meminta CEO Premier League, Richard Masters, untuk mengkaji ulang akuisisi yang kini tengah berjalan. Sebab, lanjut dia, bisa jadi nama Liga Inggris sendiri yang nantinya bakal tercoreng. Jika proses pembelian Newcastle masih berlanjut, apakah pemilik yang berambisi mengakuisisi klub itu bisa melindungi citra dan reputasi kompetisi paling tenar di Eropa tersebut.

Allen juga mewanti-wanti jangan sampai permainan sepak bola yang mengusung nilai fairplay dijadikan tempat cuci tangan bagi para pelanggar HAM. Dia berpikir jika pembelian klub yang dijuluki The Magpies ini bukan sekadar pengembangan bisnis semata. Bahkan, bisa jadi kebiasaan mereka di Arab bakal menular pada Newcastle nantinya

"Proses ini lebih dari sekadar transaksi finansial. Ini adalah upaya membangun citra yang berdasar pada prestise Premier League dan semangat suporter Newcastle United," kata Allen kepada Express

3. Direktur Eksekutif Premier League pastikan proses tes udah sesuai hukum di Inggris

chroniclelive.co.uk

Allen meminta otoritas Premier League memberikan pernyataan dan  transparansi yang jelas terkait uji kelayakan calon pemilik atau direktur klub. Selain itu, dia juga bertanya mengenai pengawasan terhadap latar belakang calon pembeli Newcastle, Pangeran Salman sampai sejauh mana dia berpihak pada HAM.

Direktur Eksekutif Premier League, Richard Masters pun membalas pertanyaan yang diajukan oleh Allen. Menurut dia, subjek memang sering jadi spekulasi pernyataan di media, tapi dia meyakinkan jika proses tes sudah dijalankan sebagaimana mestinya mengikuti hukum yang berlaku di Inggris dan peraturan Liga Inggris itu sendiri.

"Bagaimanapun, saya bisa menjamin kepada anda bahwa proses tes ini diminta oleh hukum perusahaan Inggris dan mereka mengaplikasikannya dengan prinsip kesetaraan untuk setiap prospek pembelian sebuah klub Liga Primer Inggris," kata Richard.

4. Pemerintah Inggris tak akan intervensi proses takover Newcastle oleh perusahaan Arab Saudi

Newcastle. (thenorthernecho.co.uk).

Sementara, Sekretaris Kebudayaan Inggris, Oliver Dowden, mengindikasikan pemerintah tak akan mengintervensi proses akuisisi Newcastle. Segala aturan dan proses uji kelayakan sudah dijalankan oleh Premier League dan pihaknya tak mau berprasangka buruk terhadap tuduhan yang dialamatkan Amnesty International kepada Pangeran Salman.

“Yang pertama, akuisisi ini merupakan dana investasi dari luar negeri, bukan personal dia (Pangeran Salman) yang membelinya. Kami memang punya hubungan bilateral yang baik dengan Arab Saudi, tapi dapat kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam dan sengaja mengabaikan pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan," bebernya.

Baca Juga: Drama Baru, 10 Transformasi Bukti Kim Seo Hyung Sky Castle Tak Menua

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya