Jakarta, IDN Times - Premier League tak akan ditayangkan di China pada pekan ini. Kebijakan tersebut diambil pemerintah China, imbas dari dukungan Premier League terhadap Ukraina dalam siarannya.
Memang, Premier League begitu keras mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Lewat berbagai medianya, Premier League menyampaikan dukungan ke Ukraina.
Tak tanggung-tanggung, dukungan itu diberikan Premier League lewat papan iklan, gimmick bendera, hingga cara lainnya.
Dilansir Daily Mirror, kedekatan politik dengan Rusia membuat China memutuskan untuk melakukan embargo siaran Premier League di pekan ini. Embargo itu juga berlaku buat derby Manchester United kontra Manchester City pada Minggu (6/3/2022).
Kebijakan pemerintah China tentunya bisa menghadirkan kerugian tersendiri bagi perusahaan streaming terbesarnya, iQiyi Sports. Selama ini, memang iQiyi yang memegang hak siar Premier League. Mereka baru menandatangani kontrak selama empat tahun dengan Premier League pada Juli 2021 lalu.
Apalagi, mereka merupakan perusahaan dengan nilai kontrak siaran terbesar di luar Eropa, dengan nilai melebihi 564 juta poundsterling atau setara Rp10,7 triliun, selama empat musim.
Memang, tak dijelaskan lebih rinci berapa nilai yang harus dibayarkan iQiyi kepada Premier League. Namun, merujuk pada kesepakatan antara Premier League dengan PPTV, pemegang hak siar sebelumnya di China, nilai 564 juta poundsterling saja dikhususkan buat durasi tiga tahun.
Sayangnya, PPTV gagal memenuhi kewajiban pembayaran pertama sebesar 160 juta poundsterling. Hingga akhirnya, iQiyi membawa Premier League ke China.
Kini, iQiyi bisa saja dicabut haknya untuk menyiarkan Premier League. Sebab, dengan kebijakan pemerintah China, mereka kemungkinan akan menangguhkan pembayaran termin kedua terkait hak siar kepada Premier League.
Ini bukan pertama kalinya China mengambil kebijakan buat embargo siaran olahraga luar negeri. Pada Oktober 2019 lalu, mereka sempat memblok siaran basket NBA.
Semua disebabkan oleh dukungan dari eksekutif NBA lewat cuitannya terhadap aksi demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.