Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi menanggapi pelaporan dirinya oleh Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (Ketum FFI) Michael Victor Sianipar. Dia menyebut, harusnya yang terjadi justru sebaliknya.
Yunus mengungkapkan, seharusnya FFI-lah yang PSSI laporkan ke Komite Etik. Jika FFI punya dasar pelaporan, PSSI juga memiliki hal yang sama untuk dilaporkan kepada Komite Etik soal FFI.
"Harusnya saya yang segera melaporkan ketua umum ini kepada Komite Etik karena beberapa hal. satu, merealisasikan AD/ART hasil Kongres pada Mei lalu, belum ada persetujuan dari PSSI Pusat. Termasuk memecat Sekretaris Jenderal FFI tanpa ada persetujuan sesuai dengan Statuta PSSI," ujar Yunus di GBK Arena, Kamis (19/11/2026).
Namun, Yunus akhirnya tak melakukan itu, karena tak ingin masalah ini jadi berkepanjangan. Bersama staf PSSI lain, termasuk Plt Ketum FFI Vivin Cahyani Sungkono, PSSI lebih berfokus pada hal lain.
Salah satu yang jadi fokus PSSI adalah menampung aspirasi voters FFI yang ingin agar Kongres Luar Biasa (KLB) segera digelar. Dia memilih untuk merespons laporan FFI ke Komite Etik.
"Tiba-tiba Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSSI dilaporkan ke Komite Etik tentang hal ini. Apakah salah ketika dua pertiga lebih anggota FFI meminta KLB, ada pemecatan Sekjen yang tidak memenuhi Statuta, FFI selama 2 tahun ditinggal untuk melaksanakan pendidikan di luar negeri, dan apakah saya harus melaporkan Ketum FFI ke Komite Etik?" kata Yunus.
Alih-alih memperpanjang kisruh, PSSI langsung merespons permohonan voters FFI dengan menggelar KLB pada 11 Desember 2026. Terkait penentuan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, akan diumumkan kemudian oleh federasi.