Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)
Di tengah polemik tersebut, FFI menegaskan tidak menghindari pelaksanaan KLB. Michael menyatakan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti memenuhi persyaratan dukungan minimal dua pertiga pemilik hak suara, pihaknya akan memanggil dan menyelenggarakan KLB.
Mekanisme tersebut, menurut FFI, telah diatur dalam Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," kata Michael.
Sebagai upaya penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menjaga status quo organisasi. FFI juga meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB serta berita acara rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
Selain itu, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang independen dan tidak memihak. Usulan tersebut merujuk pada Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, dengan tenggat musyawarah selama 30 hari kerja.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, FFI menyatakan penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.
"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan objektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.