Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)
  • FFI mengajukan keberatan atas SK PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum, karena kepengurusan Michael Victor Sianipar dinilai masih sah hingga 2028.

  • FFI menilai SK PSSI cacat kewenangan dan prosedur, termasuk tanpa dasar pelanggaran jelas, tiga teguran tertulis, hak pembelaan, serta ketidakjelasan dokumen dan dukungan KLB.

  • FFI siap menggelar KLB bila syarat dua pertiga suara terbukti, sambil meminta SK dicabut, dokumen diverifikasi, dan sengketa diselesaikan melalui tim ad hoc atau BAKI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengajukan keberatan atas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. SK tersebut berisi penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI/FFI).

Ketua Umum FFI periode 2024 sampai 2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki legalitas untuk menjalankan organisasi. Dia menyebut legitimasi tersebut didasarkan pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025, serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Melalui surat keberatan resmi yang juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima hal yang dinilai menjadi cacat formil dan materiil dalam penerbitan SK PSSI tersebut.

1. FFI nilai PSSI melampaui kewenangan organisasi

Jumpa pers pasca Kongres Biasa FFI. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Poin pertama yang disoroti FFI berkaitan dengan kewenangan penunjukan dan pemberhentian ketua umum. Menurut FFI, pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum FFI merupakan kewenangan kongres, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025.

FFI juga menilai ketentuan penunjukan pelaksana tugas ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025 hanya berlaku bagi PSSI provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan. Karena itu, FFI berpendapat ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan FFI.

2. FFI pertanyakan pengabaian rekomendasi PSSI

Jumpa pers pasca Kongres Biasa FFI. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Poin kedua berkaitan dengan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI 2026. FFI menyebut mekanisme pemberhentian ketua umum melalui KLB telah disahkan dalam kongres pada 12 Mei 2026. Pengesahan tersebut mendapat persetujuan 90 persen pemilik suara, yakni 54 dari 60 anggota terdaftar, berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026.

FFI menyatakan AD/ART itu telah disahkan dan berlaku di Kementerian Hukum. Dengan demikian, aturan itu menjadi dasar bagi FFI dalam menjalankan mekanisme internal organisasi sebagai badan hukum.

FFI juga mempersoalkan proses penerbitan SK PSSI yang dinilai tidak disertai penjelasan mengenai pelanggaran yang menjadi dasar keputusan tersebut.

Menurut FFI, penerbitan SK itu tidak memenuhi ketentuan tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) ART FFI. FFI juga menilai prosesnya mengabaikan hak untuk membela diri yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI 2025.

3. FFI persoalkan dasar hukum dalam SK PSSI

Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)

Poin berikutnya menyangkut kecermatan hukum dalam penyusunan SK. FFI menilai bagian konsideran keputusan tersebut tidak mencantumkan rujukan pasal secara spesifik.

Selain itu, FFI menyoroti Diktum 3 yang mencabut SK penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Menurut FFI, keputusan tersebut tidak mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dicabut. FFI juga menyatakan tidak pernah menerima dokumen yang dimaksud.

FFI juga turut mempersoalkan perbedaan jumlah dukungan terhadap permohonan KLB. Dalam keterangannya, FFI menyebut terdapat klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub.

Namun, jumlah tersebut berbeda dengan pernyataan Plt Ketua Umum pada 13 November 2026 yang menyebut adanya dukungan dari 40 pemilik suara. Angka tersebut tepat berada pada batas minimal dua pertiga dari total 60 suara.

FFI juga menyinggung adanya indikasi tekanan dari oknum anggota Exco PSSI terhadap AFP. Federasi tersebut mempertanyakan keabsahan jumlah dukungan yang disampaikan dan meminta bukti serta verifikasi atas dokumen permohonan KLB.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecacatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael dalam keterangan resmi.

4. FFI menyatakan tidak menolak pelaksanaan KLB

Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)

Di tengah polemik tersebut, FFI menegaskan tidak menghindari pelaksanaan KLB. Michael menyatakan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti memenuhi persyaratan dukungan minimal dua pertiga pemilik hak suara, pihaknya akan memanggil dan menyelenggarakan KLB.

Mekanisme tersebut, menurut FFI, telah diatur dalam Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," kata Michael.

Sebagai upaya penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menjaga status quo organisasi. FFI juga meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB serta berita acara rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

Selain itu, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang independen dan tidak memihak. Usulan tersebut merujuk pada Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, dengan tenggat musyawarah selama 30 hari kerja.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, FFI menyatakan penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan objektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.

5. Ajak publik sepak bola dan futsal kawal polemik FFI

Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026 lalu. (Dok. FFI)

Michael juga mengajak komunitas sepak bola dan futsal Indonesia untuk ikut mengawal persoalan tersebut. Menurutnya, polemik ini tidak hanya menyangkut kepengurusan FFI, tetapi juga berkaitan dengan marwah PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional.

Dia menilai publik dan suporter memiliki hak untuk mempertanyakan serta mendorong objektivitas dalam penyelesaian persoalan di tubuh PSSI. Dia yakin, PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum.

"Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi FFI. Saya berharap pimpinan federasi juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini," ujar Michael.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Sport

See More