Jakarta, IDN Times - Federasi Futsal Indonesia (FFI) menjabarkan soal mekanisme yang harus ditempuh agar Kongres Luar Biasa (KLB) bisa terlaksana. Ternyata, syaratnya sudah terpenuhi.
Jadi, pada Rabu (11/11/2026), FFI menelurkan syarat-syarat dan mekanisme yang harus ditempuh dan terpenuhi agar KLB bisa digelar. Syarat-syarat dan mekanisme itu mereka bubuhkan dalam sebuah keterangan resmi.
Dalam keterangannya, FFI menjelaskan bahwa syarat dan mekanisme KLB itu tertuang dalam AD/ART FFI 2026 yang disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Aturan KLB dijelaskan pada Pasal 31-35 di ART tentang Kongres. Aturan ini juga sudah selaras dengan Statuta PSSI 2025 yang menjelaskan bahwa FFI mempunyai kewenangan mengantar tata kelola organisasi melalui AD/ART (Pasal 15).
Kemudian menurut ART FFI Pasal 31 Ayat (2), hanya ada dua jalur yang bisa mewujudkan terselenggaranya KLB. Jalur pertama adalah 'Ketua Umum dengan Persetujuan Mayoritas Komite Eksekutif'.
Lalu, jalur yang kedua adalah 'Permintaan Tertulis Minimal 2/3 Anggota FFI yang Memiliki Hak Suara Penuh'. Dua pertiga anggota tersebut dihitung dari seluruh anggota FFI yang berhak suara, dan klub profesional yang memenuhi syarat (ART Pasal 32), bukan dari satu kelompok saja.
Dalam panduan dan syarat tersebut, ada enam tahapan resmi KLB FFI. Enam tahapan resmi itu dimulai dengan permintaan tertulis dan agenda, verifikasi oleh FFI, agenda dan jadwal ditetapkan, persetujuan tertulis PSSI, undangan dan masa panggil, kemudian terakhir KLB bisa digelar.
Sementara itu, FFI juga menjelaskan bahwa KLB dan Pemberhentian Ketua Umum itu hal yang berbeda. Pemberhentian Ketua Umum, dalam penjelasan FFI, hanya bisa dilakukan bila syarat Pasal 36 Ayat (4) ART sudah terpenuhi sebelum KLB.
Menurut penjelasan itu, terkumpulnya permintaan KLB juga tidak otomatis membuka jalan untuk memberhentikan Ketua Umum. Dalam KLB, ada dua alasan sah yang bisa membuat Ketua Umum diberhentikan (ART FFI Pasal 36 Ayat 4 dan 5).
Kedua alasan tersebut adalah 'Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jabatan' dan 'Pelanggaran Berat'. Dalam hal pelanggaran berat, ada tiga teguran yang bisa diberikan kepada Ketua Umum untuk diberhentikan.
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) FFI Budi Setiawan menyebut, ternyata syarat untuk bisa digelarnya sudah terpenuhi. Para voters FFI sudah membuat surat permohonan persetujuan KLB untuk PSSI.
"Mereka membuat surat masing-masing dan akan menyerahkan langsung ke PSSI. Setelah itu kami menunggu arahan dari PSSI bagaimana prosesnya," jelas Budi kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan ada 58 voters di tubuh FFI. Nah, dari 58 itu, mayoritas di antaranya sudah menyatakan persetujuan KLB. Bahkan jumlahnya sudah mencapai 2/3 voters.
"Dari 58 voters, mayoritas atau sudah memenuhi syarat 2/3 anggota sudah menyiapkan surat permohonan persetujuan untuk melaksanakan KLB," ungkap Budi.
Dorongan untuk menggelar KLB muncul di tengah sejumlah persoalan yang menjadi sorotan klub dan elemen internal FFI. Beberapa persoalan tersebut di antaranya protes klub terkait keterlambatan subsidi, pemberhentian sekretaris jenderal yang dipersoalkan prosedurnya, hingga desakan 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL) untuk menggelar KLB.
Situasi internal juga semakin dinamis setelah sejumlah anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI dilaporkan mengundurkan diri. Terbaru, nama Dimas Bagus Kurniawan selaku pemilik klub Bintang Timur Surabaya (BTS) dan Herman yang menjabat Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Barat turut disebut mengundurkan diri dari jajaran Exco.
Sebelumnya sudah ada tiga nama yang mengundurkan diri, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, dan Wibi Andrino. Mereka sudah bersurat kepada Ketua Umum FFI Michael Sianipar.