Janji Gusti Randa Selesaikan Segala Permasalahan PSSI

Namun di balik penunjukannya sebagai Plt. Ketum PSSI, banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan hal tersebut. Sebab, pria yang menjabat juga sebagai Exco PSSI itu dianggap melanggar statuta yang ada di organisasi federasi sepakbola tertinggi Indonesia tersebut.

Sebagaimana diketahui, Gusti ditetapkan sebagai Plt. Ketum berdasarkan SK bernomor 1015/UDN/568/III-2019 yang ditandatangani Joko Driyono. Isinya menyatakan bahwa Gusti Randa diberi tugas untuk dan atas nama Ketua Umum guna menjalankan roda organisasi harian PSSI dan mengambil langkah-langkah khusus yang diperlukan.

"Jadi Pak Joko Driyono memberikan surat penugasan, jadi Ketua Umum memberikan surat penugasan, kepada siapa? Ya itu kan kewenangan si Ketua Umum kan kepada siapa kan, kebetulan kepada saya. Nah, karena ini surat penugasan maka dia tak mengacu yang katanya statuta-statuta itu tuh," ujar pria berdarah Minangkabau tersebut.

Gusti sendiri sejauh ini tercatat sebaga anggota Exco PSSI, Komisaris PT. LIB, dan Plt. Ketum PSSI. Hal itu membuat adanya tumpang-tindih jabatan baik di PSSI dan PT. LIB. Walau demikian, ia mengklaim hal itu tak akan melanggar statuta FIFA Pasal 16 tentang conflict of interest.

Menurut dia, jabatan-jabatan yang dipegangnya itu adalah inline. Sebab, kata Gusti, undang-undang perseroan itu memberikan kewenangan kepada pemilik saham untuk menaruh perwakilannya di jabatan direksi dan jabatan komisaris.

"Iya kan, nah PT. LIB itu dari 100 persen sahamnya, 99 persen milik klub-klub yang tanding di Liga 1. Ya kan, 1 persennya milik PSSI, tapi 1 persen itu disebut golden share," beber pria berusia 53 tahun tersebut.

"Apa itu golden share? Walau sahamnya kecil, tapi sebagai penentu," sambung dia.

Jadi Gusti sebagai pengacara itu menyebut kalau PSSI punya kewenangan untuk menaruh satu perwakilannya untuk jadi komisaris dan menentukan direksi sebab produk PT. LIB adalah pertandingan dan yang dipertandingkan itu propertinya PSSI yaitu sepakbola.

Disinggung mengenai manuvernya memberhentikan Risha Adi Wijaya (Chief Executive Officer) dan Tigor Shalomboboy (Chief Oprating Officer) dari PT. LIB, Gusti berkilah. Sebab, lanjutnya, hal itu adalah keinginan mayoritas pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Nah, sebelum sampai ke situ sudah bertemu nih si direksi yang ditunjuk itu dengan mereka-mereka ini sudah ketemu, Saya pun hadir di situ. Jadi gak saya yang pecat, apa urusannya saya pecat?" bebernya.

Gusti juga mengaitkannya dengan undang-undang korporasi. Di dalamnya menjelaskan jika dalam RUPS diangkat direksi yang baru, maka, kata Gusti, direksi yang lama otomatis selesai tugasnya.

Sementara, mengenai kepastian Kongres Luar Biasa (KLB) kapan bisa digelar, Gusti masih belum bisa memastikan. Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan sampai pada akhirnya KLB bisa digulirkan.

"Nah, kalau ini saya gak bisa cepat jawabnya. Karena itu tugas saya salah satunya itu persiapan KLB, pokoknya KLB itu dipercepat harus sesuai dengan namanya electoral code (atuan pemilihan)," ujar dia. Kenapa harus sesuai? Kalau kami melenceng saja begitu, nanti ada pengurus yang baru di-challenge lagi tuh."

Yang pasti, Gusti menggaransi, usai Pemilu, PSSI akan bergerak cepat untuk membuat kongres guna membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. "Baru sudah gitu, KPU-nya PSSI buka pendaftaran (calon ketum), buka pendaftaran diverifikasi ada yang berhak atau yang bagaimana segala macam," tukas dia.