Invesitigasi TGIPF Bukan Soal Pergantian Ketum PSSI!

08 Okt 2022, 06:08 WIB

screenshot Anton Sanjoyo dan reporter IDN Times di Ngobrol Seru "Mengurai Benang Kusut Tragedi Kajuruan" (youtube/IDN TIMES)

Jakarta, IDN Times- Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa (TGIPF) Anton Sanjoyo memastikan, enggan berspekulasi terkait hasil rekomendasi timnya yang berpotensi menyebabkan adanya pergantian kepengurusan di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Sebagaimana diketahui, PSSI kembali menjadi sorotan setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Sebanyak enam orang bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diminta pertanggungjawabannya di depan hukum atas kejadian nahas itu.

Alhasil, kritikan kembali muncul ke tubuh federasi sepak bola tanah air itu. Tak sedikit yang meminta para pengurus, termasuk Ketua Umum PSSI untuk mundur dalam rangka pertanggungjawaban atas kasus di Kanjuruhan.

1. Bakal berikan efek domino

Screenshot potret Anton Sanjoyo dalam Ngobrol Seru IDN Times (youtube/IDN Times)

Anton menyebut soal pencopotan pengurus PSSI, bukan berada di wilayah TGIPF. Menurut dia, rekomendasi yang akan muncul nanti lebih kepada penerapan manajemen sepak bola yang lebih baik. Hal itu agar tak ada lagi kasus-kasus yang menyebabkan kematian di lapangan hijau.

"Kalau menerapkan sepak bola yang lebih baik menurut rakyat ini misalnya mengganti kepengurusan PSSI, kan tetap dengan standar dan law PSSI. Bisa dilakukan pemilihan Ketua Umum PSSI lewat pemilik-pemilik suara," kata pria yang akrab disapa Bung Joy ini.

"Jadi, jangan sampai juga kita bicara hukum, tapi kita juga melanggar hukum," lanjut dia.

2. Tak setuju jika pemerintah bekukan PSSI

IDN Times/Debbie Sutrisno

Anton juga mengatakan, tak setuju jika pemerintah harus ikut campur, bahkan sampai membekukan PSSI. Dia menilai, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar undang-undang yang ada.

"Maka kalau saya ingat ketika pemerintah membekukan PSSI, saya againts [melawan] kepada pemerintah. Tidak boleh ada organisasi olahraga dibekukan [pemerintah] apapun alasannya. Sebab, Undang-Undang kita menjamin setiap warga negara boleh berserikat dan berkumpul untuk sebuah kebaikan," kata Anton

"Namun jika dilihat itu tak baik, cari celah hukumnya untuk membuat lebih baik jangan main membekukan saja, kan itu bukan hal baik. Jadi jika kita bicara hukum selalu di atas segalanya, tapi negara melanggar hukum, itu enggak sinkron," lanjut pria yang merupakan jurnalis olahraga senior ini.

3. Hanya fokus berikan rekomendasi terbaik

IDN Times/Ardyansah Fajar

Lebih lanjut, Anton menyebut jika TGIPF ditugaskan untuk memberikan rekomendasi soal pengelolaan sepak bola yang lebih baik lagi. Untuk itu, pihaknya memastikan tak akan terlalu ikut campur soal rumah tangga organisasi, karena keputusannya akan diserahkan kembali kepada PSSI.

"Jadi, tak perlu ikut campur juga ke dalam organisasi PSSI karena mereka punya aturan dan hukum sendiri. Hal itu harus dihormati," bebernya.

Anton hanya memastikan, rekomendasi nanti lebih menitikberatkan kepada manajemen industri sepak bola saja yang harus bagaimana. Nantinya, semua tergantung kepada PSSI.

"Pembentukan panpel [panitia pelaksana] dan lainnya biar tergantung pada rekomendasi itu apakah ini bisa diterima juga oleh mereka. Nah, itu lebih ke tugasnya pemerintah apakah akan mendorong mereka ke arah sana,” ujar Anton.

TGIPF diisi oleh Mahfud MD (ketua), Zainudin Amali (wakil ketua), Nur Rochmad (sekretaris). Selain Anton Sanjoyo yang jadi anggota, beberapa nama beken ikut membantunya, yakni Rhenald Khasali (akademisi), Sumaryanto (rektor UNY), Akmal Marhali (pengamat olahraga).

Selanjutnya ada Nugroho Setiawan (eks security officer berlisensi FIFA), Doni Monardo (mantan Kepala BNPB), Irjen Purn Sri Handayani (mantan Wakapolda Kalimantan Barat), Laode M Syarif (mantan Wakil Ketua KPK), dan Kurniawan Dwi Yulianto (mantan pemain timnas Indonesia).

Sebelumnya, Presiden Joko ”Jokowi” Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) peristiwa Stadion Kanjuruhan. Perpres Nomor 19 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada 4 Oktober 2022.