Media Asing Bandingkan Sikap FIFA ke AS dan Indonesia Soal Piala Dunia
- Media asing menyoroti standar ganda FIFA yang dinilai pasif terhadap kontroversi diskriminatif di AS menjelang Piala Dunia 2026, berbeda dengan ketegasan saat mencabut tuan rumah Indonesia pada U-20 2023.
- Perbandingan dengan kasus Inggris 1966 menunjukkan bahwa FIFA dulu mampu menekan pemerintah agar tidak mendiskriminasi peserta, membuktikan organisasi ini pernah punya pengaruh kuat terhadap kebijakan negara tuan rumah.
- Gianni Infantino menyatakan FIFA tak berwenang mengatur kebijakan imigrasi AS dan memilih menghormati keputusan pemerintah, meski banyak pihak menilai sikap tersebut terlalu pasif menghadapi isu diskriminasi.
Jakarta, IDN Times - Sikap Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam merespons rentetan kontroversi Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, menuai sorotan negatif. Media asing ramai-ramai membahas standar ganda Infantino dan FIFA kepada AS yang bersikap diskriminatif terhadap sejumlah negara.
Kontroversi yang mencuat antara lain adalah tidak diberikannya visa kepada seluruh rombongan Timnas Iran, penolakan masuk terhadap wasit Somalia Omar Artan, hingga pemeriksaan ketat yang dialami striker Irak, Aymen Hussein, selama berjam-jam di bandara.
Iran, yang hanya mendapat akses terbatas selama turnamen, harus memindahkan pusat latihannya ke Meksiko. Namun, berbagai polemik itu ditanggapi Infantino dengan pasif.
1. Sandingkan dengan batalnya Piala Dunia U-20 2023 Indonesia
BBC menyoroti perbedaan sikap FIFA dalam menangani polemik di AS dan Indonesia. FIFA dinilai jauh lebih tegas ketika mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, menyusul gelombang penolakan terhadap kehadiran Israel.
Sebaliknya, berbagai kontroversi yang muncul menjelang Piala Dunia 2026 di AS justru ditanggapi lebih pasif. FIFA juga tidak mengambil langkah terhadap status tuan rumah AS, meski menyerang Iran yang memicu ketegangan di Timur Tengah.
Perbandingan ini semakin menguatkan anggapan kalau FIFA telah kehilangan marwahnya dan tidak memiliki daya tawar yang cukup ketika berhadapan dengan negara adidaya seperti AS.
2. Sejarah Inggris 1966 buktikan FIFA pernah berani
Jika menilik ke belakang, FIFA sebenarnya memiliki daya tawar tinggi terhadap pemerintah suatu negara apabila ingin menggunakannya. Salah satu contohnya terjadi saat Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia 1966.
Ketika itu, pemerintah Inggris sempat berencana melarang Korea Utara masuk ke negaranya karena alasan politik dan diplomatik. Namun, Federasi Sepak Bola Inggris (FA), memperingatkan kalau Inggris berisiko kehilangan status tuan rumah jika tetap bersikeras mengambil langkah tersebut.
Tekanan dari FA akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Inggris melunak dan memberikan pengecualian sehingga Korea Utara tetap dapat berpartisipasi di edisi tersebut.
3. Infantino pasrah pada kebijakan rezim Donald Trump
Untuk edisi kali ini, meski dihantam banyak kontroversi, FIFA tidak mencampuri kebijakan imigrasi AS. Infantino menegaskan FIFA tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keputusan pemerintah terkait siapa yang dapat memasuki suatu negara.
"Infantino menegaskan FIFA tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keputusan pemerintah terkait siapa yang dapat memasuki suatu negara. Sayangnya, dunia kita sangat agresif dan keamanan berada di atas segalanya. Kami perlu menghormati, bukan penguasa dunia yang bisa mengatur pemerintah dan aparat kepolisian. Kami adalah organisasi olahraga. Kami berusaha melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki," ujar Infantino.
