Logo Piala Dunia U-20 2023. (pssi.org).
Akmal menilai pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan mengatasi persoalan Piala Dunia U-20 sebagai urusan olahraga serta melebar ke masalah politik seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir.
"Pemerintah harus tegas, menunjukkan dukungannya secara nyata agar pelaksanaan Piala Dunia U-20. Koordinasi harus dilakukan antarkementerian untuk memperjelas status Israel sebagai salah satu peserta. Sebagai tuan rumah, kita tidak mungkin menolak kehadiran mereka. Israel jadi peserta Piala Dunia U-20. Titik, tidak bisa diperdebatkan," ujarnya.
Menurutnya, Israel berhak tampil di Indonesia. Mereka menjadi peserta setelah menjalani fase kualifikasi, seperti peserta-peserta lainnya.
"Piala Dunia U-20 jangan dicampurkan dengan politik. Kehadiran Israel tidak akan memengaruhi posisi politik Indonesia terhadap negara tersebut. Yang datang ke Indonesia atlet, bukan pemerintahan negara. Tidak lantas, karena kita menerima kehadiran mereka lantas posisi politik Indonesia dianggap berubah. Pemerintah harus berani bersikap, karena sekarang pertaruhannya nama baik Indonesia," katanya.
Pemerintah, menurut Akmal, bisa melibatkan pengamat-pengamat sepak bola Tanah Air untuk melakukan audiensi dengan berbagai organisasi Islam untuk menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana aturan main di dunia sepak bola.
Dia berpendapat banyak yang belum paham duduk persoalan Israel bisa hadir sebagai peserta. Jadi, hal itu perlu dijelaskan dengan audiensi ke ormas-ormas Islam yang tergabung ke MUI. Dia yakin para pengamat dengan senang hati bersedia terlibat. Sebab, itu merupakan kepentingan buat menyelamatkan nama baik Indonesia.
"Sedih rasanya melihat kondisi terkini. Kita sudah senang ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-20, kemudian timbul pandemi. Sekarang pandemi berlalu muncul lagi masalah baru. Muka Indonesia mau ditaruh di mana jika sampai status tuan rumah dicabut," tambahnya.