Keamanan Siber Indonesia Lemah, Ini yang Seharusnya Pemerintah Lakukan
Berikut saran Vitaly Kamluk dari Kaspersky Lab Singapore
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Suka atau tidak, kenyataannya Indonesia adalah negara dengan keamanan siber yang lemah. Mengacu pada National Cyber Security Index (NCSI), keamanan siber Indonesia masuk kategori buruk dengan skor 38,96 persen atau di bawah rata-rata global. Yang mendapat skor di bawah rata-rata adalah kebijakan, ancaman, pendidikan, kontribusi global, layanan digital, layanan penting, perlindungan data pribadi, dan manajemen krisis.
Ditemui dalam event Kaspersky Asia Pacific (APAC) Cyber Security Weekend 2023 di Le Meridien Bali Jimbaran pada Kamis (24/8/2023), Vitaly Kamluk, APAC Director of Global Research and Analysis Team (GReAT) yang berbasis di Kaspersky Lab Singapore, memberikan pendapatnya mengenai keamanan siber. Simak, yuk!
1. Memiliki lembaga khusus yang menangani masalah keamanan siber adalah suatu keharusan
Menurut Vitaly, pemerintah harus memiliki lembaga khusus yang menangani masalah keamanan siber. Di Indonesia sendiri terdapat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dibentuk pada 19 Mei 2017 lalu.
Sebagai orang yang tinggal di Singapura, ia mencontohkan bahwa di sana terdapat badan keamanan siber yang bertanggung jawab atas segala hal terkait ancaman siber kepada masyarakat umum.
"Jadi, yang bisa mereka lakukan adalah berkoordinasi, misalnya memberantas infrastruktur jahat di Singapura, berkampanye bersama ISP (internet service provider), dan mem-blacklist semua nomor (mencurigakan) yang biasanya berasal dari luar negeri. Mereka juga mengontrol undang-undang dan membuat proposal ke parlemen," terangnya.
Baca Juga: Kaspersky Diskusikan Keamanan Siber dan AI dalam APAC CSW 2023