Berapa Banyak Video Call Bisa Dilakukan dari Tunjangan DPR?

03 Sep 2025, 18:22 WIB

Reyvan Maulid

ilustrasi video call (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Tunjangan komunikasi anggota DPR sangat besar, jauh melebihi kebutuhan rakyat biasa
Anggota dewan bisa menghabiskan lebih dari 3 ribu GB kuota untuk video call
Tunjangan ini menyoroti skala berlebihan yang jauh melebihi pemakaian wajar dan perlu disesuaikan secara realistis

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Sekelas anggota DPR saja bisa menerima tunjangan komunikasi lebih dari Rp15 juta setiap bulan. Angka sebesar ini mau dibuat apa? Nominalnya tidak main-main kalau memang sekadar mendukung kelancaran komunikasi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi.

Namun, besarnya tunjangan ini membuat masyarakat penasaran soal uang sebanyak itu kira-kira berapa kali untuk melakukan video call? Video call sangat penting sebagai bagian dari menyerap aspirasi agar wakil rakyat punya rasa peka dan memahami kondisi rakyatnya yang ada di pelosok, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, aktivitas ini juga untuk menjaga komunikasi dan interaksi dengan konstituen serta mitra kerja anggota dewan.

Melalui perhitungan sederhana menggunakan rata-rata konsumsi kuota internet dan harga paket data di Indonesia, kamu bisa mendapatkan gambaran betapa besar daya beli tunjangan tersebut. Ilustrasi ini tidak hanya menghibur, tapi juga membuka perspektif baru tentang proporsi antara kebutuhan komunikasi sehari-hari dengan anggaran negara yang digelontorkan untuk DPR. Penasaran? Simak ulasannya berikut!

1. Pemakaian internet yang bisa didanai oleh tunjangan DPR sungguh luar biasa besar

ilustrasi video call (freepik.com/freepik)

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, dalam laporan Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet, menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan untuk paket internet operator seluler. Sementara itu, tunjangan komunikasi intensif anggota DPR jauh lebih tinggi. Ketua DPR menerima Rp16.468.000 per bulan, Wakil Ketua sebesar Rp16.009.000, dan anggota DPR sebesar Rp15.554.000. Gap yang begitu besar ini tentu menimbulkan rasa heran di kalangan masyarakat.

Jika tunjangan tersebut benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan komunikasi berbasis internet, jumlahnya tergolong sangat berlebihan. Sebagai contoh, jika menggunakan kuota dari Telkomsel 1 GB untuk YouTube, Facebook, Instagram, atau TikTok dengan masa aktif 1 hari dipatok sekitar Rp5.000 maka potensi pemakaian internet yang bisa didanai oleh tunjangan DPR sangatlah besar. Perhitungan sederhana ini menegaskan betapa jauh perbedaan antara kebutuhan komunikasi rakyat biasa dengan para pejabat negara.

2. Anggota dewan bisa menghabiskan lebih dari 3 ribu GB kuota

ilustrasi versi WhatsApp (pexels.com/Anton)

Mengutip laman Gizmotimes, video call melalui aplikasi WhatsApp rata-rata menghabiskan sekitar 2,9–3,4 MB per menit. Jika dihitung per jam, konsumsi data ini setara dengan 180–210 MB. Berdasarkan asumsi tersisa kuota 1 GB, seseorang bisa melakukan video call di WhatsApp selama kurang lebih 5 jam nonstop.

Bahkan, pada kualitas tinggi, konsumsi data bisa mencapai 300 MB per jam. Angka ini menjadi dasar untuk menghitung kapasitas komunikasi virtual yang dapat dilakukan dengan tunjangan DPR. Apabila dikaitkan dengan besaran tunjangan masing-masing anggota DPR, perhitungannya untuk Ketua DPR (Rp16.468.000) adalah sebagai berikut:

Kuota yang bisa dibeli: 3.294 GB (asumsi harga Rp5.000/GB)
Video call yang bisa dilakukan: 10.980–13.724 jam
Rata-rata per hari (30 hari): 366–457 jam

Perhitungannya dijabarkan sebagai berikut:

Konversi kuota dari GB ke MB:

3.294 GB = 3.294 x 1.000 = 3.294.000 MB (asumsi 1 GB = 1.000 MB)

Hitung total jam video call:

3.294.000 : 300 = 10.980 jam

Wakil Ketua DPR (Rp16.009.000)

Kuota yang bisa dibeli: 3.202 GB
Video call yang dapat dihabiskan: 10.674–13.340 jam
Rata-rata per hari: 356–445 jam

Anggota DPR (Rp15.554.000)

Kuota yang bisa dibeli: 3.110 GB
Video call yang dapat dihabiskan: 10.366–12.962 jam
Rata-rata per hari: 345–432 jam

Dari perhitungan ini, terlihat bahwa satu bulan tunjangan komunikasi intensif bisa digunakan untuk melakukan video call selama ribuan bahkan ratusan jam per hari. Ini berlaku jika seluruh dana digunakan untuk membeli kuota paket data. Tentu saja, dalam praktiknya tunjangan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan komunikasi, sehingga penggunaan realitanya jauh lebih beragam dan tidak hanya untuk video call. Itu pun juga masih terkesan berlebihan.

3. Anggota DPR bisa menghabiskan lebih dari 10 ribu per jam video call

ilustrasi seseorang sedang menerima panggilan telepon (unsplash.com/Philipp Lansing)

Sumber lain, seperti Orange Travel, mencatat bahwa konsumsi kuota untuk video call bisa mencapai 300–360 MB per jam, tergantung kualitas dan pengaturan. Jika menggunakan rata-rata konservatif 300 MB per jam, maka 1 GB kuota dapat digunakan untuk sekitar 3,33 jam video call atau 3 jam 20 menit (1.000 MB ÷ 300 MB/jam). Misalnya, harga kuota sekitar Rp5.000 per GB dari Telkomsel, biaya per jam video call hanya sekitar Rp1.500. Perhitungannya sebagai berikut:

Biaya per jam video call = (300 MB : 1.000 MB) x Rp5.000 = Rp1.500

Dari perhitungan sederhana ini, terlihat betapa besar daya beli tunjangan DPR jika dikonversikan ke aktivitas video call. Jika dibagi rata per hari, hasilnya mencapai 345–457 jam video call per hari. Sungguh, angka yang jelas mustahil dilakukan dalam 24 jam. Meski bersifat ilustratif, perhitungan ini menyoroti skala berlebihan tunjangan komunikasi yang jauh melebihi pemakaian wajar.

Ilustrasi ini diharapkan menjadi bahan refleksi publik terkait transparansi dan proporsionalitas anggaran untuk pejabat negara. Bukan berarti tunjangan komunikasi tidak perlu ada, tetapi jumlahnya sebaiknya disesuaikan secara realistis. Pada akhirnya, anggaran negara adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar bertanggung jawab dan memberikan manfaat optimal bagi kepentingan publik. Jadi, apakah wajar wakil rakyat menerima tunjangan yang memungkinkan “menghambur-hamburkan” uang rakyat seperti ini? Ingat, ini baru satu tunjangan, belum ditambah tunjangan lainnya!

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.