ilustrasi pusat data (pexels.com/panumas nikhomkhai)
Di balik investasi besar, model AI Claude Mythos Preview mengungkapkan ribuan celah keamanan kritis dalam sistem operasi dunia. Fenomena itu memicu kekhawatiran tentang kemunculan silicon sovereign yang menggeser peran negara dalam menjaga keamanan digital. Dinamika itu membuktikan bahwa otoritas penuh atas keamanan data mulai beralih ke tangan perusahaan privat asing.
Indonesia berisiko terjebak dalam fenomena sovereignty as a service jika hanya mengandalkan paket teknologi dari penyedia asing. Ketergantungan terhadap infrastruktur cloud dan platform AI eksternal bisa menciptakan kerentanan jangka panjang. Pemerintah mesti mewaspadai langkah perusahaan privat yang mengatur protokol teknis tanpa melibatkan pengawasan otoritas publik.
Negara yang tidak bisa membangun fondasi teknologi mandiri kemungkinan besar akan menjadi penyewa tetap atas infrastruktur milik pihak luar. Narasi kebijakan Indonesia masih menitikberatkan AI sebagai peluang ekonomi daripada instrumen tata kelola strategis. Jakarta harus segera menyinkronkan risiko geopolitik dengan arsitektur regulasi untuk memastikan keamanan kedaulatan nasional yang menyeluruh.
Pada akhirnya, pemerintah Indonesia mesti memastikan draf peraturan presiden segera menutup celah risiko geopolitik dan respons kebijakan nyata. Negara sebaiknya mengutamakan aspek tata kelola strategis daripada hanya mengejar peluang pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keberanian mengambil keputusan itu bakal menentukan posisi Indonesia sebagai pemimpin teknologi atau hanya menjadi penyewa tetap pada masa depan.