ilustrasi proyek pembangunan, konstruksi, data center, pusat data (vecteezy.com/Viktor Babenyshev)
Kekhawatiran terhadap pembangunan pusat data berukuran besar bukan hanya muncul di Inggris. Reuters pada 6 Agustus 2026 melaporkan bahwa proyek pusat data Google senilai US$15 miliar atau sekitar Rp268,35 triliun di Andhra Pradesh, India, menghadapi penolakan dari kelompok lingkungan dan masyarakat setempat. Proyek tersebut dipersoalkan karena kekhawatiran mengenai ketersediaan air dan potensi gangguan terhadap Kambalakonda Wildlife Sanctuary. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur digital dapat memunculkan persoalan lingkungan yang berbeda-beda, tergantung kondisi wilayah tempat fasilitas itu dibangun.
Persoalan tersebut juga dibahas dalam dokumen International Telecommunication Union (ITU) melalui rekomendasi ITU-T L.Suppl. 55 yang disetujui pada Oktober 2022. Dokumen ini mengulas dampak lingkungan pusat data dan komputasi awan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari konsumsi listrik dan air hingga limbah, emisi karbon dari material konstruksi, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. ITU menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh agar peningkatan efisiensi energi tidak justru mengabaikan persoalan lingkungan lainnya. Kerangka tersebut relevan untuk menilai pembangunan pusat data karena keberlanjutan fasilitas digital perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar kebutuhan teknologi.
Rencana proyek pusat data raksasa di Keswick Inggris ditolak warga memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan mulus ketika berhadapan dengan kebutuhan masyarakat dan kelestarian alam. Kebisingan dari puluhan unit pendingin, kekhawatiran terhadap satwa liar, penggunaan sumber daya, hingga perubahan lanskap menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Di sisi lain, potensi penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap infrastruktur digital juga menjadi pertimbangan yang gak bisa diabaikan. Pada akhirnya, pembangunan pusat data perlu disertai kajian lingkungan yang transparan, pengendalian dampak yang efektif, dan komunikasi terbuka dengan warga agar manfaat teknologi gak harus dibayar dengan menurunnya kualitas lingkungan.