Starlink Disebut akan Ciptakan Persaingan yang Kompetitif di Indonesia

Dalam agenda diskusi tersebut, Falatehan mengatakan bahwa Kominfo juga akan mengukur dampak kehadiran Starlink ke industri telekomunikasi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Hal tersebut terkait dengan dugaan isu predatory pricing yang ramai beredar.

"Jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka Menkominfo berwenang melakukan evaluasi dan menetapkan ketentuan yang wajib dijalankan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, termasuk Starlink," ujar Falatehan.

Dia menambahkan seluruh penyelenggara telekomunikasi termasuk Starlink wajib mengikuti seluruh ketentuan regulasi termasuk hak dan kewajibannya. Falatehan juga mengatakan bahwa Kominfo tak ingin adanya perang tarif antara Starlink dengan penyelenggara industri telekomunikasi lain.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa Starlink punya potensi untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat bagi industri telekomunikasi di Indonesia.

"Dari Analisa Supply & Demand, perlu diciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar layanan telekomunikasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan usaha bagi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia," jelasnya.

Falatehan mengatakan Kominfo berharap para penyelenggara Telekomunikasi yang ada di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang progresif dan fleksibel untuk menanggapi kehadiran Starlink. Hal tersebut demi melahirkan inovasi industri sembari memastikan bahwa prinsip keadilan dan akses universal dipertahankan.

"Model bisnis yang kolaboratif dan regulasi yang mendukung dapat membantu mendorong transformasi digital Indonesia dan memperkuat ekosistem telekomunikasi," ungkapnya.

Selain perwakilan dari Kominfo, dalam diskusi yang digelar oleh Selular tersebut turut hadir juga tiga pembicara lain. Pembicara tersebut yakni Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Indonesia, Jerry Mangasas Swandy; Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean. Ada juga Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI, Teuku Riefky.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean mengatakan KPPU telah mengundang para stakeholder terkait untuk melihat dampak masuknya Starlink di Indonesia. Goppera menyebut bahwa dalam diskusi tersebut, Starlink menyatakan sudah memenuhi semua peraturan di Indonesia dan tidak ada predatory pricing. "Tetapi kami juga akan terus melakukan pengawasan," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Indonesia, Jerry Mangasas Swandy berharap pemerintah dapat memberikan aturan yang setara terhadap Starlink.

"Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi khususnya fiber optik selama ini mematuhi aturan yang berlaku seperti pembayaran retribusi hingga biaya sewa barang milik daerah dan seharusnya ada aturan yang sama untuk Starlink," ujar Jerry.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI, Teuku Riefky juga berpandangan internet memiliki peran penting bagi masyarakat. "Masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki koneksi internet maka secara penghasilan dan kehidupannya lebih baik dari yang tidak memiliki," katanya.