DPR Bakal Pelototi Tim Penulisan Ulang Sejarah, Gimana Kerjanya?
- Tim supervisi berasal dari sejumlah komisi di DPR RI, terdiri dari Komisi III dan Komisi X
- Harap proses penulisan ulang sejarah tak lagi jadi polemik, dengan adanya tim supervisi DPR
- Fadli Zon ngaku tak ikut campur soal penulisan ulang sejarah, menegaskan tidak terlibat secara langsung dalam rencana penulisan ulang sejarah
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan lembaganya akan memelototi alias menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang sedang digagas Kementerian kebudayaan. Dasco mengatakan, tim supervisi itu sudah disepakati oleh pimpinan DPR RI.
"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ujar Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).
1. Tim supervisi berasal dari sejumlah komisi di DPR RI
Dasco menjelaskan, tim supervisi nantinya diisi oleh sejumlah anggota dari setiap komisi yang ada di DPR RI.
"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," ucap dia.
2. Harap proses penulisan ulang sejarah tak lagi jadi polemik
Dalam kesempatan itu, Dasco berharap, dengan adanya tim supervisi DPR, penulisan ulang sejarah tak lagi menjadi polemik di masyarakat.
"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," kata dia.
3. Fadli Zon ngaku tak ikut campur soal penulisan ulang sejarah
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan, tidak terlibat secara langsung dalam rencana penulisan ulang sejarah, proyek yang ditargetkan rampung pada HUT ke-80 RI tersebut. Ia menegaskan, tidak ikut mengarahkan materi-materi yang disusun para sejarawan yang terlibat dalam proyek ini.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Fadli mengatakan, terdapat 133 sejarawan yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah.
"Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan. Yang mempunyai background, profesi di bidang sejarah. Mereka yang memang doktornya di bidang sejarah, guru besarnya di bidang sejarah. Dari 34 provinsi. Dan jumlahnya 133. Tidak ada. Silakan tanya kepada mereka, apakah saya melakukan intervensi? Ini harus masuk, ini tidak," kata Fadli Zon.
