DPR Minta Percepat Pembangunan Kantor Pemerintah 4 Provinsi DOB Papua
- Pembangunan kantor gubernur, DPRD, MRP diharapkan rampung 2028
- DPR minta Kemendagri lakukan pengawasan dan evaluasi
- Mendagri ungkap anggaran 4 provinsi DOB Papua masih bergantung pusat
- Pembangunan kantor gubernur, DPRD, MRP diharapkan rampung 2028
- DPR minta Kemendagri lakukan pengawasan dan evaluasi
- Mendagri ungkap anggaran 4 provinsi DOB Papua masih bergantung pusat
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan khususnya untuk kantor pemerintahan di empat provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Keempat provinsi itu ialah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI merealisasikan pembangunan infrastruktur di 4 (empat) DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum, hingga serapan anggarannya minimal 80 persen untuk APBN tahun 2025,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025).
1. Pembangunan kantor gubernur, DPRD, MRP diharapkan rampung 2028
Komisi II DPR mendorong agar pembangunan Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah bisa digunakan pada 2028.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Kantor Gubernur, DPRP dan MRP di 4 (empat) DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028 sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonom baru,” ujarnya.
2. DPR minta Kemendagri lakukan pengawasan dan evaluasi
Selain itu, DPR juga meminta Kemendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi proses pembangunan infrastruktur di empat DOB tersebut.
“Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 4 (Empat) Provinsi baru di Tanah Papua,” imbuh Rifqinizamy.
3. Mendagri ungkap anggaran 4 provinsi DOB Papua masih bergantung pusat
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengungkap, pendapatan empat provinsi di DOB Papua masih bergantung dengan pemerintah pusat.
"Tadi sudah kami sampaikan ada daerah-daerah yang kita lihat hampir sebagian besar, empat daerah ini sangat tergantung dari pemerintah pusat pendapatannya," kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Namun, Tito menyebut, pendapatan Papua Tengah termasuk yang tinggi hingga tembus di angka lebih dari 48 persen. Namun yang jadi masalahnya, porsi anggaran yang dipakai untuk belanja daerah masih terbilang rendah dibandingkan provinsi DOB Papua lainnya.
"Belanjanya ada daerah yang sangat rendah dibandingkan dengan pendapatannya, yaitu Papua Tengah. Pendapatannya 48 persen, tapi penyerapannya hanya 15 persen. Berarti uangnya ketahan di bank ini. Saya sudah cek langsung kepada Gubernur, Gubernur ingin melakukan perombakan Kepala Dinas, sehingga akhirnya uangnya nggak bisa direalisasikan oleh para kepala dinas," tutur dia.
Tito pun menekankan agar pemerintah provinsi di keempat DOB Papua ini mulai meningkatkan realisasi belanja anggaran. Sebab, menurut catatan BPS pertumbuhan ekonomi saat ini minus.
"Pengaruhnya bukan hanya di Papua Tengah, tapi angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terkurang karena Papua Tengah-nya minus 25. Nah ini kira-kira yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Nah yang daerah lain pendapatannya, belanjanya juga agak kurang. Karena pendapatannya tadi dari pusat, mereka nggak bisa menyerah," tutur dia.
