Pemerintah Percepat Hunian Tetap Ribuan Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Laki-Laki

- Pemerintah mempercepat pembangunan huntap bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT.
- Pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas yang terdampak erupsi dan status erupsi Gunung Lewotobi masih tanggap darurat.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi ribuan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, pembangunan huntap tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat meski sudah melewati batas waktu.
"Tadi kita sepakati untuk diperpanjang sehingga nanti BNPB akan melakukan verifikasi terhadap daerah-daerah, kemudian mengajukan pengusulan kepada Kementerian Keuangan agar nanti pemerintah pusat bisa segera memberikan hibah lagi kepada daerah untuk segera mengurangi beban masyarakat korban bencana," kata Pratikno usai RTM di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
1. Siapkan fasilitas jalan

Selain percepatan hunian tetap, pemerintah juga akan melakukan perbaikan sejumlah fasilitas yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
"Kita akan mempercepat untuk penyelesaian pembangunan huntap, hunian tetap dan itu pada saat yang bersamaan kita juga harus menyiapkan akses jalan serta fasilitas-fasilitas lain,” ujar Pratikno.
2. Status erupsi Gunung Lewotobi masih tanggap darurat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan, bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki telah berlangsung sejak dua tahun lalu. Menurut dia, status di wilayah tersebut hingga kini masih berada dalam kondisi tanggap darurat, meskipun erupsi terakhir tercatat pada 15 Agustus 2025.
Suharyanto menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang terdampak sudah menempati hunian sementara dan kehidupan mereka berjalan normal. Namun, masih ada sekitar 250 kepala keluarga (KK) di Pos Konga yang bertahan di tenda pengungsian.
“Hunian sementara tahap terakhir akan selesai pada akhir Agustus ini sehingga seluruh masyarakat terdampak sudah bisa pindah ke hunian sementara yang dibangun di lokasi aman, jauh dari kawasan gunung,” kata Suharyanto.
3. Hunian sementara hanya bersifat transisi

Ia menegaskan, hunian sementara tersebut hanya bersifat transisi. Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap agar masyarakat bisa melanjutkan kehidupan di rumah yang permanen.
“Sejauh ini untuk logistik dan kebutuhan masyarakat tidak ada masalah, semuanya terpenuhi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta berbagai pihak terkait,” ucap dia.