Pemprov DKI Dapat WTP, Rano Karno Minta Jajaran Tidak Lengah
- Wagub Rano memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas dan berkualitas meski berhasil mencapai opini WTP dari BPK RI.
- Pemprov DKI Jakarta adakan sesi reviu, verifikasi, dan konsinyasi sebagai bentuk upaya untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK RI.
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tidak lengah setelah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan secara berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Hal itu disampaikan Rano saat menghadiri Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester I Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jakarta, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/7/2/2025).
"Kita tetap harus memastikan bahwa seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas dan berkualitas," kata Rano, dikutip dari siaran pers, Senin (7/7/2025).
1. Kerja sama jadi fondasi penting
Rano mengatakan, kerja sama seluruh jajaran di Pemprov DKI merupakan fondasi penting. Terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Terima kasih atas sinergi yang senantiasa terjaga dengan baik. Kerja sama ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akutabel di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," ujar Wagub Rano.
2. Selesaikan 89,21 persen rekomendasi BPK
Hasil pemantauan semester II tahun 2024 menyatakan sebanyak 10.454 rekomendasi atau 89,21 persen dari total 11,718 rekomendasi telah diselesaikan oleh Pemprov DKI.
"Untuk mendukung percepatan penyelesaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengadakan sesi reviu, verifikasi, dan konsinyering pada 23–26 Juni 2025. Dari sesi tersebut, sebanyak 399 rekomendasi dibahas, terdiri dari 150 usulan status selesai dan 249 rekomendasi masih dalam progres," ujar Wagub Rano.
Lebih lanjut, terdapat tambahan total rekomendasi menjadi 11.950. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI akui masih ada 1.396 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian.
3. Target penyelesaian tindak lanjut sebesar 91 persen
Wagub Rano menegaskan pentingnya mencapai satu pemahaman melalui forum tripartit antara Pemprov DKI Jakarta, BPK RI, dan pihak terkait guna mempercepat penyelesaian.
"Target penyelesaian tindak lanjut tahun 2025 adalah sebesar 91 persen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Saya mendorong seluruh jajaran untuk membangun koordinasi yang intensif dan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tuntas, akurat, dan tepat waktu," ucap dia.
