Portadin Usul Kuota Lima Persen Sekolah Rakyat untuk Murid Difabel

- Sekolah Rakyat tahap pertama beroperasi di 159 lokasi di Indonesia, dengan sistem asrama dan melibatkan lebih dari 1.500 guru serta 2.000 tenaga pendamping.
- Rasio SLB di Indonesia masih timpang, dengan satu SLB melayani rata-rata tiga kecamatan atau 35 desa/kelurahan, sehingga pembangunan SLB perlu dilakukan di setiap kecamatan.
- Sekolah inklusi diharapkan menjadi alternatif yang bisa menjadi center of excellence daripada sekolah reguler, meski masih banyak kendala dalam penerapannya.
Jakarta, IDN Times - Perkumpulan Orangtua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan agar minimal lima persen dari sekolah rakyat diperkuat menjadi sekolah inklusif. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan difabel mendapatkan layanan pendidikan setara di lingkungan sosialnya.
"Mudah-mudahan sekolah rakyat Inklusi ini ada kuota untuk anak disabilitas," ujar Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim di acara "Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas” yang digelar Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
1. Sekolah rakyat dengan sistem asrama atau boarding school

Sekolah rakyat tahap pertama ditargetkan beroperasi di 159 lokasi seluruh Indonesia. Sebanyak 63 titik telah aktif sejak pertengahan Juli dan 96 lainnya bakal diluncurkan bertahap, yakni 37 sekolah beroperasi pertengahan Agustus dan 59 sekolah awal September 2025.
Sekolah rakyat dirancang dengan sistem asrama atau boarding school yang memungkinkan pembinaan menyeluruh terhadap peserta didik. Anak-anak yang mengikuti program ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan perkembangan mereka.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program ini melaporkan jumlah siswa sekolah rakyat tahap pertama mencapai 9.700 orang, mulai berjalan sejak Juli 2025. Selain itu, ada lebih dari 1.500 guru serta 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.
2. SLB di Indonesia masih timpang

Data Portadin menunjukkan, rasio Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia masih timpang, yakni satu SLB melayani rata-rata tiga kecamatan atau 35 desa/kelurahan. Rasio SLB 2025 terhadap kecamatan di Indonesia adalah 2.466 banding 7.288.
Dia pun menyarankan agar pembangunan SLB bisa dilakukan di setiap kecamatan Indonesia. Pasalnya ada 4.922 kecamatan yang belum memiliki SLB.
3. Sekolah inklusi diharapkan menjadi alternatif

Dia mengatakan, sekolah inklusi diharapkan menjadi alternatif, meski masih banyak kendala. Dia menyarankan agar intensitas sekilah inklusi bisa diterapkan di sekolah reguler.
"Sekolah inklusi diharapkan bisa menjadi center of excellence daripada sekolah-sekolah untuk yang reguler," kata dia.