Kabar Baik! Program Sekolah Swasta Gratis Jakarta Masuk Tahap Pertama

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (dok. beritajakarta.id)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menyepakati pilot project sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Tahap pertama program ini sudah dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

"Untuk swasta sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk beberapa SMK ataupun SD, SMP, swasta sebagai pilot project untuk gratis di sekolah swasta," ujar Gubernur pada keterangannya.

 Jenjang SD

1. SD Bhakti Luhur, Petogogan, Jakarta Selatan

2. SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara

Jenjang SMP

1. SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat

2. SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat

3. SMP Triwibawa, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat

4. SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat

5. SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan

6. SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur

7. SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara

8. SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara

9. SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat

10. SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara

Jenjang SLB

1. SLB BC Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat

2. SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur

Jenjang SMA

1. SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat

2. SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat

3. SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari, Jakarta Pusat

4. SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat

5. SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

6. SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur

7. SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur

8. SMAS Gita Kirtti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara

9. SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara

10. SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur

Jenjang SMK

1. SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat

2. SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat

3. SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utra, Jakarta Pusat

4. SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat

5. SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan

6. SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan

7. SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan

8. SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur

9. SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur

10. SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara

11. SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara

12. SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat

13. SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat

14. SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan

15. SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan

16. SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur

Wagub Rano saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SMAN 6 Jakarta, pada Selasa (15/7). (jakarta.go.id/pusatmedia)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemprov DKI tengah menggodok peraturan gubernur (pergub) yang saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum. Pergub tersebut diharapkan segera rampung untuk dijadikan payung hukum dalam mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis. Sementara di sisi anggaran juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.

“Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri,” jelas Wagub Rano saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SMAN 6 Jakarta, pada Selasa (15/7).

Menurut Wagub Rano, Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap program sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap kesiapan sekolah guna memastikan semua aspek berjalan lancar, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ketika meninjau SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan. (jakarta.go.id/pusatmedia)

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan, skema penerapan program sekolah gratis ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan menempatkan mereka di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI.

“Sekolah negeri hanya mampu menyerap sekitar 40 hingga 60 persen siswa. Sisanya memang harus ditampung di sekolah swasta. Karena itu, pelibatan sekolah swasta menjadi alternatif solusi, apalagi secara keseluruhan jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan siswa di Jakarta,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, Rabu (9/7).

Justin menjelaskan, tahap pertama program ini akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta. Skema kuota dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah dan akan dilakukan secara bertahap.

“Misalnya, satu sekolah swasta memiliki 500 bangku, maka mungkin akan disiapkan 20 bangku terlebih dahulu untuk uji coba. Karena ini menyangkut sistem pembayaran dari Pemprov, pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung berjalan mulus,” katanya.

Erikson (37) salah satu orang tua siswa mengaku antusias akan kebijakan sekolah swasta gratis. “Kadang susah cari sekolah negeri yang dekat rumah. Program ini bikin saya lebih tenang soal masa depan anak,” katanya.

Sementara, Rahmat (39) mengungkapkan, program sekolah swasta gratis akan membantu beban finansial keluarganya. Sehingga anaknya bisa tetap sekolah di tempat yang berkualitas. “Kalau anak saya bisa sekolah gratis meski di swasta, itu sangat membantu beban keluarga,” ujarnya. (WEB)