Menteri Israel Serukan Penggulingan Presiden Palestina
- Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam seruan Ben-Gvir sebagai hasutan berbahaya.
- Ben-Gvir dikenal sebagai politisi kontroversial yang pernah delapan kali dijatuhi hukuman pidana.
- Rencana ekspansi perang Israel menuai kritik tajam dari dalam negeri dan dunia internasional.
Jakarta, IDN Times- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan penggulingan Otoritas Palestina (PA) pada Minggu (10/8/2025). Ia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah untuk segera membubarkan pemerintahan Palestina.
Pernyataan ini menyusul laporan media tentang rencana Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mendeklarasikan status negara Palestina. Abbas dilaporkan akan mengumumkan status tersebut dalam Sidang Umum PBB di New York pada September mendatang.
"Ini harus menjadi respons atas fantasi Abu Mazen (Abbas) tentang "Negara Palestina"-hancurkan otoritas teror yang ia pimpin," tulis Ben Gvir di media sosial X.
1. Palestina kecam seruan Ben-Gvir
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam seruan Ben-Gvir sebagai hasutan berbahaya. Mereka menyebutnya sebagai kelanjutan dari kebijakan genosida, pemindahan paksa, dan aneksasi yang dilakukan Israel di Gaza serta Tepi Barat.
Ben Gvir dinilai sengaja menargetkan PA untuk mengganggu perjuangan hak-hak rakyat Palestina.
"Seruan-seruan ini termasuk dalam kudeta berkelanjutan Israel terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani," kata Kemlu Palestina, dilansir Anadolu Agency.
Seorang pejabat Palestina membenarkan adanya pertimbangan serius mengenai rencana deklarasi negara di forum PBB. Namun, ia mengakui bahwa langkah itu sebagian besar hanya akan bersifat simbolis.
2. Dikenal sebagai politisi kontroversial
Seruan Ben-Gvir sejalan dengan rencana militer baru yang diadopsi kabinet keamanan Netanyahu. Israel berencana membentuk entitas selain Hamas atau PA untuk memerintah Gaza.
Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya telah lama menolak solusi dua negara. Mereka berdalih bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi ancaman eksistensial bagi keamanan Israel.
Ben-Gvir sendiri dikenal sebagai politisi kontroversial yang pernah delapan kali dijatuhi hukuman pidana. Catatan hukumnya mencakup dukungan terhadap organisasi teror dan hasutan rasisme terhadap warga Palestina.
Akibat pernyataan-pernyataan kontroversialnya, Ben Gvir dijatuhi sanksi oleh sejumlah negara. Ia bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah dilarang masuk ke beberapa negara seperti Belanda dan Slovenia.
3. Rencana perluasan operasi militer Israel banjir kritik
Ketegangan politik memuncak setelah kabinet keamanan Israel menyetujui operasi militer besar untuk merebut Kota Gaza. Rencana ekspansi perang itu menuai kritik tajam dari dalam negeri dan juga dunia internasional.
Keluarga sandera Israel khawatir rencana ini akan membahayakan kerabat mereka yang masih ditahan Hamas.
"Kami akan akhiri dengan pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menginvasi bagian-bagian Gaza dan para sandera terbunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat," kata Shahar Mor Zahiro, kerabat dari seorang sandera Israel yang telah tewas, dilansir The New Arab.
Menurut data kementerian kesehatan setempat, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.400 warga Palestina. Kampanye militer juga menghancurkan fasilitas vital di Gaza dan membuat populasinya berada di ambang kelaparan.
