PBB: Rencana Israel Kuasai Gaza Ancam Jutaan Warga Palestina
- Eskalasi militer berisiko membahayakan sandera Israel dan warga Palestina.
- Rencana Netanyahu menuai kecaman dari dalam negeri.
- Negosiasi Israel-Hamas masih mandek, PBB menyerukan gencatan senjata permanen.
Jakarta, IDN Times- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut laporan soal rencana Israel memperluas operasi militernya di Jalur Gaza sangat mengkhawatirkan. Lembaga internasional itu menilai rencana Israel membahayakan jutaan warga Palestina.
Peringatan PBB merespons laporan media yang menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengusulkan pendudukan penuh atas Gaza. Rencana itu akan membalikkan keputusan Israel pada 2005 untuk menarik pasukan dan pemukimnya dari wilayah tersebut.
"Jika rencana itu benar, itu akan sangat mengkhawatirkan. Rencana Israel menimbulkan konsekuensi bencana bagi jutaan warga Palestina," ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Miroslav Jenča, dilansir Arab News pada Selasa (5/8/2025).
1. Berisiko membahayakan sandera Israel dan warga Palestina
Eskalasi militer dikhawatirkan dapat membahayakan nyawa sekitar 50 sandera yang masih ditahan Hamas dan kelompok lainnya. Kondisi para sandera yang tersisa sangat memprihatinkan, dengan 28 di antaranya diperkirakan telah tewas.
PBB juga memperingatkan krisis kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza semakin mengerikan dan tak tertahankan. Saat ini, sekitar 90 persen dari total populasi atau 2,1 juta jiwa telah mengungsi dan hidup dalam kondisi yang serba terbatas.
Krisis kelaparan juga semakin parah di tengah konflik yang terus berlanjut. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan dan kekurangan gizi sejak perang dimulai.
Secara keseluruhan, otoritas kesehatan Palestina mencatat lebih dari 61 ribu warga Palestina telah tewas sejak konflik meletus. Angka korban jiwa ini dikhawatirkan akan terus meningkat jika Israel benar-benar memperluas operasi militernya.
2. Rencana Netanyahu menuai kecaman dari dalam negeri
Belum jelas apakah Israel berencana menduduki Gaza untuk jangka panjang atau tidak. Namun, pendudukan dinilai penting untuk menghancurkan kemampuan Hamas secara total.
Rencana ini telah menimbulkan perpecahan di dalam negeri dan ditentang oleh sejumlah pemimpin militer Israel. Sebuah jajak pendapat bahkan menunjukkan bahwa tiga dari empat warga Israel lebih memilih kesepakatan gencatan senjata untuk memulangkan para sandera.
Penolakan juga datang dari ratusan pensiunan pejabat keamanan, termasuk mantan kepala intelijen. Mereka mendesak Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu agar segera mengakhiri perang di Gaza.
Di tengah laporan tersebut, Netanyahu menyatakan tujuan perang Israel belum tercapai.
"Masih perlu untuk mengalahkan musuh di Gaza, membebaskan sandera kami dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel. Kami tidak akan menyerah pada misi-misi ini," kata Netanyahu pada Selasa (5/8/2025), dikutip dari CNA.
3. Negosiasi Israel-Hamas masih mandek
Wacana perluasan perang ini mengemuka setelah perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh pihak internasional kembali menemui jalan buntu. Kegagalan tersebut memupus harapan untuk adanya jeda kemanusiaan dan pembebasan sandera dalam waktu dekat.
Otoritas Palestina mengecam rencana pendudukan dan menyerukan intervensi internasional. Beberapa pihak menduga pengumuman rencana ini hanyalah taktik Israel untuk menekan Hamas dalam perundingan.
PBB menyatakan tidak ada solusi militer yang dapat mengakhiri konflik dan penderitaan di Gaza. Jalan yang diusulkan adalah melalui gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Dilansir UN News, PBB mengingatkan bahwa hukum internasional secara jelas melarang penyanderaan dan menganggapnya sebagai kejahatan perang. Gaza juga harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, sesuai dengan hukum internasional.
"Kita harus membangun kerangka kerja politik dan keamanan yang dapat meringankan bencana kemanusiaan di Gaza, memulai pemulihan dan rekonstruksi awal, mengatasi masalah keamanan yang sah bagi Israel dan Palestina," ujar Jenča.
