Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Vietnam Hapus Hukuman Mati Delapan Kejahatan, Apa Saja?

Bendera Vietnam (pexels.com/Hugo Heimendinger)
Bendera Vietnam (pexels.com/Hugo Heimendinger)
Intinya sih...
  • Vietnam hapus hukuman mati untuk delapan kejahatan berat.
  • Perketat syarat pengurangan hukuman sekaligus resmi melipatgandakan denda untuk pelanggaran terkait lingkungan, makanan, obat-obatan, dan korupsi.
  • Pengaruh amandemen terhadap kasus taipan Truong My Lan dan kontroversi hukuman mati masih berlanjut di Vietnam.

Jakarta, IDN Times – Parlemen Vietnam resmi menghapus hukuman mati untuk delapan kejahatan berat setelah amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan bulat pada Rabu (25/6/2025). Kejahatan tersebut meliputi penggelapan, penyuapan, spionase, peredaran obat palsu, penyelundupan narkoba, sabotase infrastruktur, provokasi perang, dan upaya menggulingkan pemerintah.

Dilansir dari Vietnam News, mereka yang sudah divonis mati untuk kejahatan tersebut namun belum dieksekusi akan mendapatkan pengurangan otomatis menjadi penjara seumur hidup mulai 1 Juli mendatang. Proses konversi hukuman ini akan diawasi langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Rakyat, sesuai ketentuan undang-undang baru itu.

1. Vietnam perketat syarat pengurangan hukuman

Revisi undang-undang ini sejalan dengan reformasi hukum yang telah berlangsung lebih dari delapan tahun, sekaligus upaya Vietnam memenuhi standar kerja sama internasional. Pemerintah menyebut penghapusan hukuman mati dilakukan tanpa mengurangi efek jera terhadap kejahatan serius. Selain itu, langkah ini mendukung integrasi hukum domestik dengan praktik global yang lebih manusiawi.

Untuk kasus penggelapan dan penyuapan, aturan baru memperketat syarat pengurangan hukuman. Tahanan dengan vonis penjara seumur hidup hanya bisa mendapat keringanan jika sukarela mengembalikan setidaknya tiga perempat dari aset hasil kejahatan dan aktif membantu penyelidikan.

Amandemen tersebut juga memperkenalkan dakwaan baru bagi pecandu narkoba yang tetap menggunakan barang terlarang setelah menjalani rehabilitasi. Selain itu, hukuman untuk kejahatan lingkungan, pengelolaan limbah, peredaran narkoba, dan pelanggaran keamanan pangan ikut diperberat.

Vietnam juga resmi melipatgandakan denda untuk pelanggaran terkait lingkungan, makanan, obat-obatan, dan korupsi. Pemerintah beralasan, peningkatan hukuman ini sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita dan gaji dasar masyarakat sejak 2015.

2. Pengaruh amandemen terhadap kasus taipan Truong My Lan

Dilansir dari SCMP, kasus taipan properti Truong My Lan menjadi sorotan karena terkait langsung dengan perubahan ini. Lan divonis mati pada April lalu akibat penggelapan dan penyuapan senilai 12,5 miliar dolar AS dalam skandal perbankan terbesar Vietnam. Pengacaranya, Giang Hong Thanh, mengatakan vonis mati itu akan berubah menjadi penjara seumur hidup sesuai aturan baru.

Lan yang menjabat ketua Van Thinh Phat Group terbukti memakai perusahaan fiktif untuk mengendalikan Saigon Commercial Bank dan menggelapkan dana, dengan total kerugian diperkirakan mencapai 27 miliar dolar AS (sekitar Rp439 triliun). Putusan banding Mei lalu menyebut, hukuman Lan bisa lebih ringan jika ia mengganti tiga perempat uang yang dicuri dan memenuhi persyaratan lainnya.

Saat ini, Lan dikabarkan aktif bekerja sama dengan otoritas Vietnam dan mitra bisnisnya untuk merestruktur bank dan mengelola aset-asetnya demi penyelesaian kasus ini. Skandal Lan mengguncang publik Vietnam, mengingat jumlah uang yang disalahgunakan setara hampir 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam pada 2023 sebesar 426 miliar dolar AS (sekitar 6,9 kuadriliun).

3. Kontroversi hukuman mati masih berlanjut di Vietnam

ilustrasi hukuman mati (unsplash.com/Shang Zhou)

Menurut laporan Al Jazeera, meski ada penghapusan sebagian hukuman mati, Vietnam tetap memberlakukan hukuman ini untuk 10 kejahatan lain seperti pembunuhan, pengkhianatan, terorisme, dan pelecehan seksual anak. Informasi terkait jumlah napi hukuman mati dirahasiakan sebagai data negara. Sejak 2011, eksekusi dilakukan dengan suntikan mematikan, menggantikan regu tembak.

Penghapusan hukuman mati untuk kejahatan narkotika memicu perdebatan panas di parlemen. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut, penyelundupan narkoba tetap berbahaya tanpa memandang jumlahnya. Namun, ada juga yang khawatir, penghapusan hukuman mati untuk narkoba bisa memberi sinyal keliru di tengah maraknya kasus peredaran narkotika di Vietnam.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sonya Michaella
EditorSonya Michaella
Follow Us