Kenapa Truk ODOL Begitu Mencemaskan?

25 Jun 2025, 17:05 WIB

Ndoro Anom

ilustrasi truk berjalan di lajur kanan jalan tol (pexels.com/uhgo)

Intinya sih...

Truk ODOL melanggar aturan demi keuntungan, menyebabkan kerusakan jalan, dan membahayakan pengguna jalan lain.
Pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus truk ODOL namun menghadapi resistensi dari industri logistik dan pelaku usaha kecil menengah.
Semua pihak perlu bergerak bersama untuk menolak truk ODOL dan mendukung sistem transportasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jika kamu sering melihat truk besar berjalan lambat, merayap di tanjakan, atau malah menyebabkan kerusakan jalan, besar kemungkinan itu adalah truk ODOL. Istilah ini kerap muncul dalam berita lalu lintas, tapi tidak semua orang tahu apa sebenarnya arti dari truk ODOL. Di balik nama yang terdengar lucu, truk ODOL menyimpan risiko besar bagi keselamatan jalan dan infrastruktur negara.

Truk ODOL adalah singkatan dari Over Dimension dan Over Loading, yaitu kendaraan angkutan barang yang dimensinya melebihi ukuran standar dan/atau mengangkut muatan lebih dari kapasitas maksimal yang diizinkan. Praktik ini dilakukan demi efisiensi biaya oleh sebagian pengusaha logistik, namun mengabaikan dampaknya terhadap keselamatan dan lingkungan.

1. Melanggar aturan demi keuntungan

illustrasi orang naik truk (pexels.com/Tom Fisk)

Truk ODOL muncul karena keinginan sebagian pelaku usaha untuk menghemat biaya operasional, terutama bahan bakar, biaya sopir, hingga retribusi jalan. Misalnya, satu truk yang seharusnya hanya boleh membawa 10 ton barang dipaksa mengangkut 20 ton. Secara hitung-hitungan, mereka cukup mengoperasikan satu truk ketimbang dua, yang artinya bisa menekan pengeluaran.

Namun, truk yang kelebihan muatan ini sering kali mengalami kerusakan pada rem, ban, dan komponen suspensi, bahkan tak jarang rem blong di jalan menurun. Selain itu, dimensi truk yang diubah secara ilegal—misalnya dengan menambah panjang bak atau tinggi karoseri—membuat truk ini sulit dikendalikan dan rawan kecelakaan.

Selain membahayakan pengguna jalan lain, truk ODOL juga merusak jalan lebih cepat dari semestinya. Beban berlebih menyebabkan jalan aspal cepat berlubang, retak, atau bahkan ambles. Akibatnya, negara harus mengeluarkan dana triliunan rupiah tiap tahun hanya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan truk-truk tak sesuai standar ini.

2. Upaya pemerintah dan tantangan di lapangan

ilustrasi truk (pexels/Yontoy Photography)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sudah sejak lama berkomitmen untuk menghapus truk ODOL secara bertahap. Target awalnya adalah bebas ODOL pada tahun 2023, namun target tersebut beberapa kali mundur karena berbagai tantangan di lapangan.

Salah satu kendala terbesar adalah resistensi dari industri logistik dan pelaku usaha kecil menengah yang mengandalkan moda transportasi darat. Banyak yang mengeluh bahwa penyesuaian ke truk standar akan menaikkan biaya produksi dan menurunkan efisiensi distribusi.

Namun, demi keselamatan bersama dan umur jalan yang lebih panjang, penegakan hukum terhadap truk ODOL perlu konsisten. Beberapa daerah sudah mulai menerapkan penimbangan di jembatan timbang secara digital dan langsung mengenakan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Menuju transportasi yang lebih aman

ilustrasi berkendara di jalan tol (pexels.com/Pixabay)

Truk ODOL bukan hanya urusan Kementerian Perhubungan atau polisi lalu lintas. Ini adalah masalah bersama yang menyangkut dunia usaha, masyarakat umum, dan pemerintah daerah. Semakin cepat kita meninggalkan praktik ODOL, semakin besar pula peluang menciptakan lalu lintas yang aman, jalanan yang awet, dan sistem logistik yang tertib.

Kini saatnya semua pihak bergerak bersama, dari pengusaha logistik, pengemudi truk, hingga pengguna jalan, untuk menolak keberadaan truk ODOL dan mendukung sistem transportasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.