Apakah Debt Collector Boleh Menarik Kendaraan di Jalan?

Secara hukum, kendaraan bermotor yang dibeli dengan cara kredit sebenarnya masih menjadi milik perusahaan pembiayaan sampai cicilan lunas. Konsumen hanya memiliki hak pakai hingga kewajiban pembayaran selesai. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Fidusia, di mana kendaraan yang dikreditkan merupakan objek jaminan fidusia.

Namun, penting dicatat bahwa penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan sembarangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perusahaan leasing atau debt collector hanya boleh menarik kendaraan jika ada sertifikat fidusia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, jika perusahaan pembiayaan tidak memiliki sertifikat fidusia, mereka tidak berhak secara hukum untuk menyita kendaraan dari konsumen.

Mata elang atau debt collector memang kerap ditugaskan untuk menagih cicilan, tetapi wewenangnya terbatas. Mereka tidak boleh main hakim sendiri atau menggunakan kekerasan dalam menarik kendaraan. Jika perusahaan leasing memiliki sertifikat fidusia dan konsumen sudah menunggak, penarikan harus dilakukan dengan cara persuasif serta menunjukkan dokumen resmi, bukan sekadar surat kuasa fotokopi.

Apabila konsumen menolak, debt collector tidak berhak memaksa. Proses berikutnya seharusnya melalui jalur hukum atau mediasi. Konsumen memiliki hak untuk meminta bukti sertifikat fidusia sebelum menyerahkan kendaraan. Jika debt collector tidak bisa menunjukkannya, konsumen berhak menolak penarikan tersebut.

Penarikan kendaraan tanpa prosedur hukum yang benar dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jika debt collector bertindak dengan kekerasan atau tanpa dokumen sah, mereka bisa dijerat dengan pasal tindak pidana seperti perampasan atau pengancaman. Bahkan, perusahaan pembiayaan bisa ikut bertanggung jawab karena mengirimkan penagih yang tidak mematuhi aturan.

Di sisi lain, konsumen yang menunggak cicilan juga tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utang sesuai perjanjian. Menolak membayar sama sekali bukan solusi, karena perusahaan bisa menempuh jalur hukum dan membawa masalah ke pengadilan. Jadi, posisi aman bagi konsumen adalah tetap berkomunikasi dengan pihak leasing untuk mencari jalan tengah, misalnya restrukturisasi cicilan, bukan menunggu sampai kendaraan dipaksa ditarik.

So, mata elang atau debt collector tidak bisa seenaknya menarik kendaraan meskipun cicilan menunggak. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penarikan hanya sah jika ada sertifikat fidusia yang terdaftar dan prosedurnya dilakukan secara resmi, bukan dengan cara intimidasi. Konsumen tetap memiliki hak hukum yang harus dihormati, namun juga punya kewajiban untuk membayar cicilan sesuai kontrak. Karena itu, jika menghadapi situasi seperti ini, pastikan untuk selalu meminta dokumen resmi dan gunakan jalur mediasi agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.