Apakah Motor MotoGP Dikenai Pajak?

04 Okt 2025, 16:05 WIB

Ndoro Anom

ilustrasi balapan motogp (unsplash.com/@alimahmoodi)

Intinya sih...

Motor MotoGP tidak kena pajak jalan
Pajak dan bea dikenakan pada penyelenggaraan event dan aktivitas komersial
Isu lingkungan, emisi, dan tren kebijakan fiskal mulai muncul

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Apa MotoGP kena pajak? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan fans dan pelaku otomotif ketika mempertanyakan status fiskal motor balap dan aktivitas di sekitarnya. Secara sederhana, motor MotoGP bukan kendaraan jalan raya; mereka adalah prototipe balap yang hanya dipakai di sirkuit, sehingga perlakuan administratif dan fiskal terhadapnya berbeda dengan sepeda motor biasa.

Namun ketika melihat keseluruhan ekosistem MotoGP, dari impor peralatan hingga penjualan tiket—kita mendapati banyak aspek yang memang masuk ranah perpajakan. Di level unit motor itu sendiri sering kali tidak berlaku pajak jalan atau kewajiban registrasi kendaraan yang umum.

Meski begitu, berbagai kegiatan pendukung MotoGP tetap dikenai pajak atau bea sesuai peraturan tiap negara. Di bawah ini penjelasan yang lebih terstruktur.

1. Status pajak pada motor MotoGP

potret motor tim Honda di MotoGP (pexels/Keong Racun)

Motor MotoGP dibuat khusus untuk balap dan hampir tidak pernah terdaftar untuk penggunaan di jalan umum. Karena itu, pajak kendaraan bermotor seperti pajak jalan, plat nomor, dan pajak tahunan yang berlaku untuk motor biasa umumnya tidak relevan bagi unit prototipe ini. Tim pabrikan atau tim satelit menyimpan dan mengoperasikan motor untuk kompetisi, bukan untuk penggunaan publik, sehingga perlakuan fiskal terhadap unit tersebut berbeda.

2. Pajak dan bea pada penyelenggaraan serta aktivitas komersial

Ilustrasi formulir pajak (freepik.com/rawpixel.com)

Meskipun motor tidak kena pajak jalan, ekosistem MotoGP menghasilkan banyak transaksi yang dikenai pajak. Penyelenggaraan event melibatkan pajak atas penjualan tiket, pajak pertambahan nilai untuk layanan, serta pajak penghasilan untuk honor dan kontrak. Sponsor, broadcaster, dan pemasok layanan wajib memenuhi kewajiban pajak usaha mereka.

Selain itu, peralatan balap yang masuk ke negara tuan rumah biasanya melalui mekanisme impor sementara—misalnya aturan temporary admission atau dokumen seperti ATA Carnet—agar tidak dikenai bea masuk penuh selama hanya digunakan untuk keperluan event.

3. Isu lingkungan, emisi, dan tren kebijakan fiskal

ilustrasi balap MotoGP (unsplash.com/nader saremi)

Perhatian terhadap emisi dan jejak karbon membuat diskusi soal kontribusi lingkungan untuk event motorsport mulai muncul. Saat ini belum ada aturan global yang mewajibkan tim MotoGP membayar pajak khusus atas emisi, tetapi beberapa penyelenggara dan otoritas lokal mulai menerapkan pengukuran emisi, program offset, atau kebijakan ramah lingkungan sebagai bagian tanggung jawab penyelenggaraan. Ke depan, wacana tentang pajak lingkungan atau pungutan untuk kompensasi emisi bisa berkembang tergantung kebijakan nasional dan tekanan publik.

Jadi, motor MotoGP umumnya tidak “kena pajak jalan”, namun banyak komponen kegiatan MotoGP, seperti impor peralatan, kontrak komersial, tiket, dan layanan, berada dalam kerangka perpajakan yang kompleks. Bagi tim, penyelenggara, dan sponsor, konsultasi dengan konsultan pajak dan otoritas setempat penting untuk memastikan kepatuhan fiskal dan memanfaatkan fasilitas administratif yang tersedia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.