Jakarta, IDN Times - Penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) tahun ini menghasilkan komitmen penyaluran dana dari lima negara maju untuk negara-negara berkembang.
Dana itu ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim.
“Kerja keras berbagai pihak selama bertahun-tahun telah terwujudkan di Dubai,” kata Presiden COP28, Sultan Al Jaber dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/12/2023).
Adapun lima negara maju yang memberikan komitmen bantuan dana untuk negara berkembang adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Jepang, dan UEA.
AS memberikan komitmen sebesar 17,5 juta dolar AS, atau setara Rp270 miliar (kurs Rp15.433 per dolar AS). Kemudian, Inggris memberikan komitmen sebesar 40 juta pound sterling atau setara Rp783,9 miliar (kurs Rp19.599 per pound sterling), di tambah 20 juta pound sterling atau Rp391,9 miliar untuk pendanaan lainnya.
Lalu, Jerman memberikan komitmen sebesar 100 juta dolar AS, atau setara Rp1,54 triliun, dan Jepang sebesar 10 juta dolar AS atau setara Rp154 miliar. Dari data tersebut, bantuan terbesar diberikan oleh Jerman.
Menurut Al Jaber, komitmen itu merupakan peristiwa yang patut dicatat dalam sejarah, karena hanya berjarak satu tahun sejak adanya kesepakatan dana kerusakan atau damage fund yang diperoleh dari penyelenggaraan COP27 di Mesir tahun lalu.
“Kecepatan di mana dunia bersatu untuk mengoperasionalkan dana ini dalam waktu satu tahun sejak para pihak menyepakatinya di Sharm El Sheikh belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Al Jaber.
Adapun bantuan dana kerusakan itu mencakup dukungan berbasis hibah bagi negara-negara berkembang yang terimbas dampak perubahan iklim.
Dampak dan kerugian yang dimaksud bentuknya antara lain cuaca ekstrem seperti badai dan banjir, lalu penurunan produktivitas pertanian, serta naiknya permukaan air laut.
Presiden dan CEO World Resources Insititute, Ani Dasgupta menilai dana yang diberikan Amerika dan Jepang sangatlah kecil dibandingkan kemampuan perekonomian kedua negara maju tersebut. Bahkan, Dasgupta mengatakan nilai itu sangat memalukan bagi kedua negara.
“Mengingat besarnya perekonomian mereka, tidak ada alasan jika kontribusi mereka jauh melebihi kontribusi negara lain,” kata Dasgupta dilansir CNN.
Tak hanya Dasgupta, Direktur Power Shift Afrika, Mohamed Adow juga menilai dana bantuan dari AS terlalu kecil. Menurutnya, jumlah itu sangat jauh untuk menutupi kebutuhan dalam menangani dampak perubahan iklim.
“Janji pendanaan awal jelas tidak memadai, dan hanya akan menjadi setetes air jika dibandingkan dengan skala kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Adow.
“Secara khusus, jumlah yang diumumkan oleh AS memalukan bagi Presiden Biden dan (utusan iklim AS) John Kerry,” sambung Adow.