Ada COVID-19, Pemda yang Tutup Pelabuhan Harus Izin Dulu ke Kemenhub

27 Mar 2020, 17:16 WIB

Para penumpang yang baru keluar dari kapal di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh (IDN Times/Saifullah)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menegaskan bahwa penutupan pelabuhan dalam masa darurat COVID-19 adalah wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah (Pemda) yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran virus corona harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

1. Pelabuhan tidak hanya soal manusia tapi juga logistik

IDN Times/Ayu Afria Ulita

Menurut Wisnu, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat.

Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti suplai obat-obatan, mobilisasi personel medis dan keamanan Negara.

"Rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi," kata Wisnu.

Untuk itu, pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan, namun perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan (stake holders) di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan.

2. Pelayanan navigasi tidak bisa ditutup sesuai peraturan perundang-undangan

Bilik steril di Pelabuhan Semayang Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)

Wisnu juga menjelaskan bahwa pelayanan navigasi pelayaran yang dilaksanakan di pelabuhan juga tidak dapat serta merta ditutup saat darurat bencana COVID-19 karena merupakan fungsi yang melekat pada kegiatan pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisnu mengatakan, untuk tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di pelabuhan, dirinya mengimbau kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan, berdasarkan Surat Edaran tersebut, para pihak terkait agar berkoordinasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan di pelabuhan dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin kelancaran arus barang.

“Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang logistik kebutuhan daerah, embarkasi dan debarkasi penumpang dalam situasi tertentu yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

3. Pembatasan penumpang

Penumpang melintasi bilik steril di Pelabuhan Semayang Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)

Wisnu juga mengimbau para operator kapal penumpang, kapal penumpang-barang, kapal PSO Pelni, kapal perintis dan pengelola terminal penumpang agar melaksanakan prosedur yang diatur di dalam Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 khususnya Protokol di Area dan Transportasi Publik yang disesuaikan dengan kondisi di atas kapal.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan, antara lain: Ketersediaan ruang isolasi di kapal dan terminal penumpang, mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan dukungan pada social distance dan physical distance dengan mengatur jarak penumpang paling sedikit meter, membuat imbauan kepada masyarakat untuk tidak bepergian dengan menggunakan kapal jika sedang sakit atau mengalami gejala COVID-19.

Ia juga menghimbau penumpang agar menggunakan masker penutup hidung dan mulut dan bila memungkinkan menyediakan masker penutup hidung dan mulut di terminal penumpang.

“Jika dipandang perlu mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih buruk, maka operator kapal dapat membatasi jumlah penumpang yang akan naik ke atas kapal,” kata Wisnu.