Ada KPI Baru, Jokowi Kasih Tugas Berat ke PNS

18 Jan 2023, 11:07 WIB

Presiden Jokowi beri sambutan di Pembukaan Rakornas BNPB (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkapkan, saat ini aparatur sipil negara (ASN) telah memiliki indikator kerja atau key performance index (KPI) baru untuk dijalankan.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada seluruh ASN untuk benar-benar bekerja sesuai dengan KPI baru tersebut.

"Kita tahu jumlah ASN kita 4,2 juta, non-ASN 2,3 juta. Ini sebuah jumlah yang sangat besar dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

1. Tugas Jokowi ke Menteri PANRB

Menpan RB, Azwar Annas (IDN Times/Aryodamar)

Jokowi pun mengaku telah memberikan tugas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas guna memberikan indikator kerja yang jelas kepada ASN termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan.

"KPI-nya ada semua sesuai prioritas pemerintah, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Jadi saya minta pada MenPANRB juga diberikan kepada Polri, TNI, Kejaksaan, biar semua mempunyai KPI yang jelas," tutur Jokowi.

2. Jokowi minta APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait TKDN tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk produk-produk dalam negeri.

Belanja daerah produk dalam negeri bisa dilakukan secara langsung maupun melalui e-katalog.

"Saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah. Realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN dan APBD masih 61 persen. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen," ucap Jokowi.

3. Dana parkir APBD di bank masih terlampau banyak

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Permintaan sekaligus pengingat dari Jokowi tersebut tak terlepas dari masih banyaknya dana APBN yang terparkir di bank.

Hingga akhir 2022 lalu, APBD di bank masih mencapai lebih dari Rp100 triliun. Itu artinya pemda masih belum membelanjakan uang tersebut untuk program-program di daerahnya masing-masing.

"Perlu saya sampaikan APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani. Sekarang saya lihat, harian kita liat ini uang provinsi, kabupaten, kota ada berapa, yang paling banyak di mana, kelihatan semuanya sekarang ini masih Rp123 triliun," tutur Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada pemda yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar dari pajak parkir, restoran, dan hotel untuk mulai mendesain program-program sebelum tahun berjalan.