Ada Pemilu 2024, OJK Ramalkan Perekonomian Indonesia Bakal seperti Ini

Mahendra mengatakan pemilu dan pilpres kali ini adalah yang kelima setelah reformasi. Berdasarkan pengalaman, sekalipun suhu politik meningkat, namun kondisi keamanan, kepastian hukum, dan iklim berusaha tetap terjaga dengan baik.

Hal itu disebabkan oleh sistem demokrasi Indonesia yang telah menjadi semakin dewasa. Sebab, kepentingan nasional dijadikan sebagai tujuan utama setiap kontestan pemilu maupun pilpres.

"Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk tidak ragu-ragu terhadap penguatan perekonomian, stabilitas keuangan, serta perbaikan iklim dan kesempatan investasi di Indonesia. Investasi langsung maupun investasi portofolio dalam dan luar negeri terus meningkat," ujarnya.

Mahendra meyakini pemulihan perekonomian Indonesia akan terus berlanjut. Dalam hal ini, peningkatan aktivitas perekonomian domestik dari sisi konsumsi dan investasi telah menjadi penopang pertumbuhan.

Hal itu diperkuat oleh pengumuman pemerintah mengakhiri tanggap darurat pandemik dengan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang akan menjadi modalitas utama bagi pertumbuhan tahun ini.

"Kami meyakini sebagian besar risiko transmisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk dampak penurunan harga komoditas, penurunan permintaan ekspor dan pengetatan likuiditas global, sudah dipahami dan dapat dimitigasi dengan tepat," sambungnya.

Tingginya optimisme terhadap prospek perekonomian nasional, kata Mahendra, tercermin dari perkembangan pasar modal yang mencatatkan penambahan 71 emiten tahun lalu, tertinggi sepanjang sejarah pasar modal. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh 11,4 persen dan 14,2 persen, lebih tinggi dari rerata 5 tahun sebelum pandemik sebesar 8,9 persen dan 4,4 persen.

"Optimisme tersebut juga terus berlanjut pada tahun ini tercermin dengan besarnya investasi nonresiden pada SBN di Januari 2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp49,7 triliun," tuturnya.

Premi asuransi umum dan reasuransi juga tumbuh sebesar 13,9 persen mencapai Rp119 triliun. Hanya saja, premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi 7,8 persen, menunjukkan bahwa mutlaknya penyelesaian masalah-masalah sejumlah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat.

"Stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan semakin kondusif. Hal tersebut adalah buah hasil sinergi sangat kuat antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam KSSK maupun masing-masing," tambah Mahendra.