Administered Price: Pengertian, Tujuan, Dampak dan Contohnya

Pexels.com/Lukas

Administered price atau harga yang diatur adalah harga barang yang mengacu pada keputusan administratif daripada penawaran dan permintaan di pasar. Barang - barang yang mengalami administered price biasanya merupakan barang yang dijual atau dihasilkan oleh perusahan monopoli, badan publik atau pemerintah.

Barang - barang yang dijual atau dihasilkan tersebut merupakan barang yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang untuk memenuhi kehidupannya.

Administered price biasanya diatur oleh pemerintah atau dalam beberapa kasus justru oleh sebuah perusahan besar yang memiliki pangsa pasar besar di masyarakat. Biasanya administered price terjadi di sebuah industri yang sedikit memiliki pesaing.

Pexels.com/Alexander Mils

Menjadi pekerjaan yang dilematis ketika pemerintah tetap harus menjaga kestabilan dari sebuah harga barang yang diatur (administered price), ketika kas negara membutuhkan pemasukan yang lebih. Administered price tetap dilakukan dengan tujuan untuk meningkatan daya beli domestik.

Administered price dapat berasal dari keinginan untuk mempertahankan keterjangkauan barang bahkan selama masa kekurangan, dan bertujuan untuk memperlambat inflasi. Sebagai alternatif untuk memastikan pendapatan minimum bagi penyedia barang tertentu atau untuk mencapai upah yang layak.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya beli domestik yang menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah tersebut berhasil menekan nilai inflasi di negara ini, walaupun menimbulkan beberapa kebijakan yang cukup berdampak di masyarakat luas.

unsplash.com/belart84

Pengaturan harga biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keterjangkauan barang - barang tertentu yang mulai langka. Akan tetapi pada kenyataannya administered price memberikan dampak yang cukup menyulitkan dan serius untuk kehidupan masyarakat luas. Beberapa dampak administered price, sebagai berikut :

1. Menjaga kestabilan biaya produksi industry
2. Harga produk yang turun dari sebelumnya.
3. Menyebabkan kelangkaan, sebab berpotensi penimbunan barang.
4. Tidak meningkatkan kuantitas produksi barang, walaupun nilai ekuilibrium naik.
5. Permintaan lebih tinggi dibandingkan ketersedian barang.

Pixabay.com/sallyjermain

Inflasi merupakan efek domino dari sebuah keputusan administered price yang dilakukan oleh pemerintah di masa sulit. Pada prakteknya pemerintah tetap membutuhkan uang kas lebih untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Untuk memenuhi kas negara akhirnya pemerintah mencabut beberapa subsidi seperti lisitik, dan menaikan beberapa tarif jasa misalnya tarif pembuatan STNK. Walaupun terkadang kebijakan tersebut tidak sampai disahkan, di pasar harga barang telah naik tanpa alasan jelas dan tidak akan mengalami penurunan walau kebijakan tersebut gagal disahkan.

pexels.com/Karolina Grabowska

Pemerintah dalam hal ini tentunya tidak membiarkan saja inflasi terjadi dan menyerang perekonomian negara. Tentunya pemerintah memiliki langkah - langkah untuk menghindari inflasi administered price. Langkah - langkah tersebut sebagai berikut :

1. Penyesuaian tarif listrik 900 VA dan penyesuaian harga bahan bakar minyak.
2. Konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai.
3. Memperkuat kelembagaan TPI dan Pokjanas TPID melalui peraturan presiden (Perpres) menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
4. Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
5. Mengawal realisasi pembangunan infrastruktur melalui dana transfer ke daerah yang dianggarkan dalam APBN

Dok.Grafis BPS DI Yogyakarta

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi beliau pernah membuat keputusan untuk menurunkan harga BBM. Itu merupakan contoh paling mudah menggambarkan administered price yang dilakukan oleh pemerintah.

Contoh administered price yang dilakukan pihak perusahan yaitu menghentikan produksi barang karena nilai jual yang rendah di pasar, sehingga menimbulkan kelangkaan barang tersebut.

Wali Kota Madiun Maidi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forkopimda melaksanakan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Besar Madiun, Kamis (6/5/2021). (Dok. Pemkot Madiun)

Kebutuhan pokok masyarakat luas merupakan target administered price. Beberapa barang tersebut adalah :

• Bahan bakar minyak
• Listrik
• Gas
• Beras
• Air
• Internet

Di atas merupakan beberapa barang di Indonesia yang harganya diatur oleh pemerintah.

Photo by Mathieu Turle on Unsplash

Bukan hanya Indonesia saja yang menerapkan kebijakan administered price beberapa negara diluar sana pun melakukan kebijakan ini, tentunya dengan latar belakang masalah yang berbeda, dan efek yang berbeda juga. Beberapa negara tersebut adalah :

1. Britania Raya, pada tahun 1965 dalam upaya untuk memecahkan masalah inflasi diperekonomian Inggris dengan mengelola upah dan harga. Administered price mempengaruhi undang-undang tenaga kerja Inggris, mengenai tingkat upah dan kebijakan harga. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Ini terbukti tidak populer setelah tahun 1960-an.
2. Amerika Serikat, kontrol harga telah diberlakukan beberapa kali. Pertama pada tahun 1906 sebagai bagian dari Hepburn Act .Kedua Dalam Perang Dunia I Dewan Industri Perang didirikan untuk menetapkan prioritas, menetapkan harga, dan menstandarisasi produk untuk mendukung upaya perang Amerika Serikat.
3. California mengendalikan harga listrik pada tahun 2001. Thomas Sowell disalahkan atas kekurangan listrik yang sering terjadi di California
4. Negara bagian Hawaii secara singkat memperkenalkan administered price pada tahun 2005 dengan menerapkan harga grosir bensin dalam upaya untuk melawan "pencongkelan harga"
5. India, pemerintah inda pertama kali memberlakukan administered price pada tahun 2013 untuk pengendalian harga obat.