Jakarta, IDN Times - Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto optimistis kinerja industri manufaktur akan tumbuh lebih optimal usai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
"Dunia usaha dan investasi akan meningkat setelah pemilu karena Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang paling matang," kata Airlangga seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/4).
Airlangga mengatakan, peningkatan di bidang usaha manufaktur sudah terbukti, terutama sejak berakhirnya krisis ekonomi pada 1998 dan terus bertahan hingga lima kali penyelenggaraan Pemilu.
"Industri manufaktur beberapa sudah tinggi. Distribusi makanan dan minuman di atas sembilan persen," ujarnya.
Saat ini, industri manufaktur lain seperti logam, garmen, tekstil dan pakaian, farmasi, mainan anak, kosmetik, dan busana diharapkan bisa menyamai kinerja pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung kinerja industri pengolahan ini, kata Airlangga, Kemenperin telah menggelar Indonesia Industrial Summit. Acara tersebut merupakan forum konsolidasi pemangku kepentingan guna merumuskan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital 4.0 dalam sektor manufaktur.
"Kita dengan kegiatan kemarin (Indonesia Industrial Summit) menyatakan bahwa pemerintah itu terus bekerja walaupun ada pemilu. Dan kita terus menarik investasi, meyakinkan dunia usaha karena ini penting untuk menciptakan "employment' dan membangun optimisme," katanya.
Selain itu, Kemenperin ikut merumuskan indikator penilaian untuk tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0 atau yang disebut "Indonesia Industry 4.0 Readiness Index" (INDI 4.0).
Beberapa perusahaan juga sudah menjadi percontohan dalam implementasi industri 4.0, di antaranya PT Schneider Electric Manufacturing di sektor industri elektronika, PT Chandra Asri Petrochemical di industri kimia, PT Mayora Indah Tbk di industri makanan dan minuman, Sritex di industri tekstil dan pakaian, serta PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di industri otomotif.
Dengan kondisi ini, Airlangga berharap posisi Indonesia meningkat dan bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah pada 2025.
"Presiden terpilih harus sudah punya 'roadmap' perekonomian ke arah sana," katanya.