Alasan Purbaya Enggan Utak-Atik Anggaran MBG buat Penanganan Bencana

25 Des 2025, 14:00 WIB

Trio Hamdani

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Anggaran bencana dinilai masih mencukupiPurbaya menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran penanganan bencana hingga Rp60 triliun. Dari jumlah tersebut, permintaan yang masuk untuk kebutuhan perbaikan baru sekitar Rp51 triliun.
DPR soroti tekanan fiskal daerahKetua Komisi V DPR Lasarus menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang tertekan akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Kebutuhan rekonstruksi disebut sangat besarLebih lanjut, Lasarus mengungkapkan kebutuhan dana rekonstru

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak ada urgensi mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana di Sumatra. Pernyataan ini menanggapi usulan salah satu anggota DPR RI.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memiliki pos tersendiri. Anggaran itu dinilai mencukupi, sehingga tidak perlu mengganggu alokasi MBG.

"Kan bencana (anggarannya) sejauh ini sudah cukup. Sudah ada (anggarannya). Tak perlu memindahkan anggaran MBG," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

1. Anggaran bencana dinilai masih mencukupi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Purbaya menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran penanganan bencana hingga Rp60 triliun. Dari jumlah tersebut, permintaan yang masuk untuk kebutuhan perbaikan baru sekitar Rp51 triliun.

"Uangnya sudah cukup Rp60 Triliun kita sediakan. Sedangkan yang ada sekarang baru Rp51 triliun permintaannya, kira-kira permintaan kasarnya kan. Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu MBG-nya," ujarnya.

2. DPR soroti tekanan fiskal daerah

Gedung DPR (https://mpr.go.id/tentang-mpr/Sejarah-Gedung-MPR-DPR-DPD)

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang tertekan akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dia menilai skema pemanfaatan sisa anggaran program nasional yang belum terserap, termasuk MBG, berpotensi meringankan beban daerah dalam menangani bencana seperti banjir bandang.

Lasarus menyebutkan, apabila hingga periode tertentu masih terdapat sisa anggaran MBG, dana tersebut sebaiknya dapat dialokasikan ke wilayah terdampak bencana.

"Misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya (dana) MBG yang belum terserap, atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/12/2025).

3. Kebutuhan rekonstruksi disebut sangat besar

Situasi pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Minggu (30/11/2025) (Dok. BNPB)

Lebih lanjut, Lasarus mengungkapkan kebutuhan dana rekonstruksi di daerah terdampak bencana tergolong besar. Dia mencontohkan Sumatra Barat yang membutuhkan anggaran minimal Rp13 triliun untuk pemulihan.

"Belum Aceh, lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatra Barat. Kemudian juga Sumatra Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar," kata dia.