Jokowi Mengamini Masih Ada Ekspor Ilegal: Penerimaan Negara Berkurang

Ekspor ilegal menghambat industrialisasi sektor pertambangan

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengamini bahwa kegiatan ekspor ilegal di Indonesia sampai hari ini masih berlangsung. Menurut dia, praktik ini justru berdampak terhadap penerimaan negara yang semakin berkurang.

Tidak hanya itu, Jokowi  mengatakan, ekspor ilegal juga akan menghambat terhadap proses industrialisasi sektor pertambangan Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Akan Setop Ekspor Tembaga di 2023, Ini Alasannya

1. TNI-Polri diberikan tugas untuk mencegah praktik ekspor ilegal

Jokowi Mengamini Masih Ada Ekspor Ilegal: Penerimaan Negara BerkurangPanglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seusia rapim TNI-Polri (IDN Times/Amir Faisol)

Dia mencontohkan, kegiatan ekspor ilegal masih terjadi khususnya di beberapa komoditas pertambangan Indonesia.

“Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan. Bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu,” kata Jokowi saat ditemui usai menghadiri rapim TNI-Polri di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Oleh karena itu, Jokowi meminta supaya ke depan TNI-Polri harus memberikan perhatian khusus terhadap praktik ekspor ilegal.

Jokowi juga tidak ingin memberikan arahan secara detail karena TNI-Polri semestinya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah praktik ekspor ilegal.

“Itulah tugas TNI dan Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya dan saya kira sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan, tanpa harus saya jelaskan detail semuanya,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Nilai Ekspor Kaltim Diyakini akan Melonjak Menjadi 40 Miliar USD

2. TNI-Polri ikut bertugas menjamin hilirisari dan industrialisasi berjalan dengan baik

Jokowi Mengamini Masih Ada Ekspor Ilegal: Penerimaan Negara BerkurangGroundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter, Kab. Muara Enim pada Senin (24/1/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Kepala Negara juga meminta supaya TNI-Polri ikut terlibat menjaga hilirisasi dan industrialisasi transformasi ekonomi nasional agar tidak terjadi gangguan dari sejumlah oknum dan mafia.

“Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrilisasi dan hirilisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan agar tidak terjadi gangguan-gangguan itu,” kata dia.

Baca Juga: LPEI dan BJB Dorong Ekspor Lewat Skema Penjaminan Kredit Ekspor

3. Rapim TNI-Polri ambil tema mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural

Jokowi Mengamini Masih Ada Ekspor Ilegal: Penerimaan Negara BerkurangJokowi hadiri Rapim TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). (IDN Times/Amir Faisol)

Terpisah, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan, rapim TNI-Polri 2023 digelar untuk membahas sejumlah agenda, salah satunya tentang pengamanan Pemilu 2024.

Adapun tema yang diangkat dalam rapim tahun ini adalah 'TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

“Materi tentang pengamanan pemilu, mengamankan agenda-agenda strategis nasional, mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, event-event nasional dan internasional, serta menjaga stabilitas keamanan,” tutur Dedi.

Baca Juga: TNI-Polri Rapim, Bahas Pengamanan Pemilu 2024 hingga Event Nasional

Topik:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya