OJK Ingin Ada Undang-Undang Pidana Khusus untuk Fintech Ilegal

2. Saat ini, fintech ilegal hanya bisa dijerat dengan UU ITE

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan bahwa untuk saat ini belum banyak undang-undang khusus yang dapat menjerat para pelaku fintech ilegal. Sehingga, untuk itu bisa dijerat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. 

"Hal itulah yang bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE, lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech ilegal ini" Ujar Rickynaldo, Jumat (2/8) di Jakarta.

3. Fintech ilegal banyak dari luar negeri

Menurut Rickynaldo Chairul, mengantisipasi serta mengawasi fintech ilegal sulit untuk dilakukan secara maksimal. Hal tersebut lantaran server-server banyak berasal dari luar negeri. Sedangkan, server yang berasal dari Indonesia hanyalah 20 persen. 

4. Perlu ada pasal yang bisa memberi hukuman atas pelanggaran tindak pidana

Tongam menjelaskan bahwa kehadiran fintech memang bagian dari inovasi keuangan baru yang sedang berkembang pesat. Walaupun begitu, fintech ilegal dapat meresahkan masyarakat luas dengan kejahatan jenis baru. Sehingga, Tongam berpendapat bahwa perlu adanya undang-undang khusus fintech ilegal yang masuk dalam tindak pidana.