INDEF: Banyak Kebijakan Jokowi di Tengah Wabah Corona Dinilai Negatif
Dari PSBB hingga kartu prakerja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan riset mengenai sentimen dan perspektif publik di media sosial Twitter terkait sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di tengah pandemik COVID-19 atau virus corona.
Imam Maulana, Peneliti INDEF Datalyst Center, mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan INDEF mulai 27 Maret 2020 sampai 25 April 2020 dengan menggunakan sistem machine learning, ringkasan sentimen publik dari hari ke hari terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah secara keseluruhan sentimen negatif sebesar 68 persen yang didapatkan dari 476,696 ribu perbincangan yang terdiri dari 397,246 orang.
“Mayoritas perbincangan adalah darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif,” katanya, Minggu (26/4).
Dia mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020 diperbincangkan sebanyak 171,272 orang, dengan respons positif sebesar 21 persen dan sentimen negatif sebesar 79 persen .
1. Ketidaktegasan larangan mudik
Kemudian ketidaktegasan larangan mudik yang dilakukan pemerintah pada 2 April 2020 juga membuat bingung masyarakat. Dia mengatakan kebijakan itu direspons negatif oleh 54 persen warganet.
“Topik perbincangannya yaitu ekonomi rentan mudik karena nol pendapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi: Masyarakat Nekat Mudik 24 Persen, Sudah Mudik 7 Persen