OJK Diminta Perkuat Keamanan Tanda Tangan Digital
Tanda tangan digital telah kantongi payung hukum yang jelas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terus memperkuat dan mengatur manajemen risiko teknologi untuk memberikan kepastian keamanan transaksi yang dilakukan dalam lanskap digital di Indonesia. Hal tersebut diperlukan karena bank digital dan fintech di Indonesia tengah menjamur, disambut pula dengan kemudahan masyarakat mengakses layanan finansial.
Seiring semakin luasnya kesempatan akan akses layanan tersebut, tentunya pelindungan data konsumen menjadi salah satu fokus utama dari para penyedia layanan, mengingat bayang-bayang ancaman siber yang juga semakin tinggi. Dalam sebuah podcast media nasional bertajuk “Menjamin Keamanan Digital dengan Tanda Tangan Elektronik”, Deputi Direktur Basel & Perbankan Internasional, Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK, Tony, menjelaskan, tanda tangan elektronik sering digunakan terutama dalam rangka Know Your Customer, dengan salah satu syaratnya adalah penyelenggara jasa keuangan wajib meminta spesimen tanda tangan dari nasabah.
"Namun dalam era digital, spesimen tanda tangan itu, menjadi sulit. Kalau misalnya penyelenggara jasa keuangan memberikan layanan secara digital, mereka sangat membutuhkan yang tanda tangan digital untuk mengumpulkan dokumen dan tentunya dengan adanya peraturan OJK yang sudah seperti itu, saling berkaitan dan mendukung proses untuk melakukan Know Your Customer. Itu sangat penting buat penyedia jasa keuangan," kata Tony, Sabtu (30/7/2022).
Baca Juga: Budaya Digital Membaik, Indeks Literasi Digital Indonesia Naik
1. Tanda tangan digital sudah diakui sah
OJK menyatakan dengan adanya Undang-Undang ITE sejak 2008 dan PP nomor 71 tahun 2019, tanda tangan digital sudah diakui secara sah. Tanda tangan digital sudah tersertifikasi dan diakui penyelenggara sertifikat elektronik seperti VIDA. Keberadaan regulasi ini, lanjut Tony, memang untuk mendorong kontrak-kontrak di bidang ekonomi digital seluruhnya secara elektronik.
Bagi OJK, itu menjadi satu landasan hukum yang kuat. Karena sebagai tanda tangan yang sudah diakui oleh secara hukum berdasarkan PP, maka tentunya tanda tangan digital dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan juga, di mana sektor keuangan pun digitalisasi juga semakin marak.
"Tentunya ini sangat membantu proses transaksi, maupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan di sektor jasa keuangan. Apalagi dengan adanya bank digital, asuransi juga go digital, pasar modal yang dari dulu juga digital, hampir seluruh sektor di sektor jasa keuangan sudah digital. OJK tentu mengatur supaya berbagai inovasi layanan keuangan ini dapat lebih menjamin keamanan, khususnya mengacu pada peraturan yang disebutkan di PP no. 71 tahun 2019,” kata Tony.
Baca Juga: Vida Fokus Hadirkan Digital Trust, Dorong Pertumbuhan Bisnis