TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Insentif Kesehatan Lambat Cair, Sri Mulyani: Sudah 4,68 Persen

Realisasi itu sedikit lebih tinggi dari yang disebut Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan serapan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 4,68 persen. Angka itu lebih besar dari yang dipaparkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa waktu lalu dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

"Update mengenai PEN untuk kesehatan (sudah) mencapai 4,68 persen," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).

Sebelumnya, angka penyerapan PEN yang disebut Jokowi dalam sidang kabinet itu baru mencapai 1,53 persen.

Baca Juga: Jokowi Sesalkan Anggaran Kesehatan Rp75 T Baru Diserap 1,53 Persen

1. Update serapan anggaran PEN lainnya

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain sektor kesehatan, dia pun memberi update terbaru penyaluran insentif di bidang lain yakni untuk perlindungan sosial telah mencapai 34,06 persen, bidang sektoral pemda sebesar 4 persen, UMKM sebesar 22,74 persen, insentif usaha 10,14 persen.

"Tapi ini karena ada penempatan dana pada Himbara pembiayaan korporasi belum ada realisasi," ucapnya.

Sebagai informasi, anggaran PEN yang mencapai Rp695,2 triliun dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Anggaran sektor kesehatan itu ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp5,90 triliun, santunan kematian Rp0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.

2. Jokowi sorot Menkes soal kecilnya serapan anggaran kesehatan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kinerja menterinya selama pandemik virus corona atau COVID-19 melanda Indonesia. Ia menilai para menterinya itu belum bisa bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerja mereka. Itu diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan di sidang kabinet paripurna pada Kamis, 18 Juni lalu.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh mantan Wali Kota Solo ini adalah soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," ujar Jokowi.

Baca Juga: Anggaran PEN Bengkak Jadi Rp677,2 T untuk Penanganan Virus Corona

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya