Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra Darori Wonodipuro membela Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kebijakan ekspor benih lobster. Tanpa menyebut nama, Darori menyindir menteri terdahulu yang dinilainya belum rela melepas jabatannya.
"Ini ada mantan menteri sepertinya belum rela melepaskan jabatannya," kata Darori di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Baca Juga: Di Tengah Kontroversi, 31 Perusahaan Dapat Izin Ekspor Benih Lobster
1. Darori mempertanyakan kebijakan larangan ekspor benih lobster
Ilustrasi Benih Lobster (IDN Times/Axel Joshua Harianja) Eks Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudiastuti terkenal dalam melarang ekspor benih lobster karena berpotensi merugikan Indonesia. Padahal, menurut Darori, kebijakan ekspor benih lobster dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mohon ini KKP sudah berbuat baik, memperbaiki temuan-temuan yang ada sebelumnya, tapi kok yang direcokin lobster. Lobster kalau untuk kepentingan rakyat tinggi, karena suatu aturan main berlaku baik, kalau ada keseimbangan politik, ekonomi, lingkungan, hukum, dan rakyat. Yang lalu rakyat ditinggalkan, masa enam bulan tidak boleh nangkap lobster, mau makan apa?" tanya Darori.
2. Darori sindir kinerja Susi saat menjadi menteri
(Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) www.instagram.com/@susipudjiastuti115 Darori juga mempertanyakan realisasi keuangan di KKP pada masa jabatan Susi, yang dinilainya bermasalah. Namun, pada masa Edhy Prabowo terjadi perbaikan.
"KKP ini dari tahun ke tahun meningkat kebaikannya, bukan kejelekannya. Tahun 2016, 2017 disclaimer. Artinya realisasi keuangan tidak bisa dipertanggung jawabkan, 2019 tanda tanya, 2020 baik. Ini meningkat. Mungkin karena sekjennya dari Bareskrim, Irjennya dari kejaksaan,” ujar anggota DPR dari Dapil Jateng VII itu.
3. Darori tuntut pemeriksaan ke BPK
IDN Times / Auriga Agustina Darori juga meminta sejumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindak menteri-menteri sebelumnya, dibuka ke publik dan dibawa ke pengadilan.
"Banyak yang belum ditindaklanjuti oleh menteri lama. Apa kita angkat aja ke pengadilan? Saya siap, karena masalahnya cukup rumit seperti di Aceh dan Pangandaran itu," ucap dia.
4. Susi Pudjiastuti mengkritisi ekspor lobster
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (news.kkp.go.id) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sebelumnya, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016, tentang Penangkapan Lobster. Ia melarang perdagangan benih lobster di bawah ukuran 200 gram, dengan alasan budidaya. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia.
Tak hanya itu, Susi juga sempat menanggapi alasan Edhy Prabowo soal rencana ekspor benih lobster. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti.
"Infrastruktur yang dibutuhkan lobster untuk beranak-pianak dan besar adalah terumbu karang, pasir, laut bersih. Makanya kita harus jaga terumbu karang dan jangan dijual juga. Terumbu karang dan pasir itu adalah rumah, jalan dan pelabuhannya lobster dan juga ikan-ikan," tulis Susi, Senin (16/12/2019).
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Bantah Kebijakannya Bikin Lobster Punah
